Foto: Ilustrasi revitalisasi pasar rakyat yang memperlihatkan kontras antara bangunan pasar modern dengan aktivitas pedagang yang masih meluber ke kawasan pinggir jalan. Kondisi tersebut menggambarkan tantangan pemerintah dalam memastikan program revitalisasi tidak hanya menghasilkan bangunan megah, tetapi juga mampu menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nengah Senantara menyoroti Program revitalisasi pasar rakyat yang menjadi salah satu prioritas anggaran nasional.
Sorotan itu disampaikan Senantara dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI dengan menghadirkan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dalam agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2027, Senin (31/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Senantara mengingatkan pemerintah agar program revitalisasi pasar rakyat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik yang megah, tetapi benar-benar mampu menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Senantara, sejumlah pasar yang telah direvitalisasi dan dimodernisasi justru menghadapi persoalan baru. Alih-alih aktivitas perdagangan berkembang di dalam gedung pasar, para pedagang dan pembeli justru kembali memenuhi kawasan sekitar hingga meluber ke pinggir jalan.
“Yang saya pahami, pembangunan pasar rakyat yang direvitalisasi dan dimodernisasi itu banyak yang gagal,” ujar Senantara yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali itu.
Ia mencontohkan kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah di daerah pemilihannya, termasuk Semarapura, Denpasar, dan Gianyar. Bangunan pasar disebut telah dibangun megah, tetapi aktivitas perdagangan di dalamnya tidak berkembang secara optimal.
“Begitu adanya pasar modern, pasarnya bukan berkembang di dalam gedung, justru pasarnya berkembang di pinggir jalan,” katanya.
Senantara meminta Menteri Perdagangan mengevaluasi kembali konsep pembangunan pasar rakyat. Menurutnya, pasar rakyat tidak harus diubah menjadi bangunan menyerupai pusat perbelanjaan atau mal.
Ia menilai pendekatan tersebut justru berpotensi menjadi beban negara apabila bangunan yang dibangun dengan anggaran besar tidak mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Coba dipertimbangkan, ada enggak cara lain untuk mengembangkan ekonomi rakyat, bukan dengan jalan memperbarui seperti mal,” ujarnya.
Senantara juga menyoroti alokasi anggaran revitalisasi pasar rakyat yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Ia meminta pemerintah menyampaikan secara transparan lokasi-lokasi yang akan menjadi sasaran program tersebut.
“Kami mohon datanya, Pak, yang Rp1,2 T yang dianggarkan, di mana saja tempatnya,” katanya.
Ia mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah tidak terjebak dalam perlombaan membangun pasar yang semakin modern dan megah, tetapi justru menjauh dari karakter pasar rakyat.
Menurutnya, desain dan konsep pasar harus mempertimbangkan karakter masyarakat yang menjadi penggunanya. Pasar rakyat harus tetap menjadi ruang ekonomi yang inklusif dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Masyarakat yang datang ke sana kadang-kadang pakai baju kaos oblong, agak kotor, agak lusuh, malu kalau masuk ke pasar-pasar modern yang luar biasa megahnya,” ujarnya.
Karena itu, Senantara meminta agar penggunaan anggaran negara untuk revitalisasi pasar benar-benar diukur berdasarkan dampaknya terhadap perekonomian rakyat.
“Dana rakyat dari pajak sumbernya, ini benar-benar efektif untuk mengembangkan ekonomi rakyat,” tegasnya. (kbs)