Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer) yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali mendorong lokasi KEK Keuangan di luar Bali Selatan.
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dan wilayah lainnya kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendorong pemerintah agar mulai serius mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Bali Selatan sebagai langkah pemerataan pembangunan di Pulau Dewata.
Secara khusus Demer mendorong wacana pendirian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan atau KEK Keuangan yang tengah disiapkan pemerintah di Bali agar sebisa mungkin tidak lagi dibangun di Bali Selatan melainkan wajib diarahkan ke kawasa lain Bali seperti Bali Utara, Bali Barat atau bisa juga ke Bali Timur.
Menurut Demer, pembangunan di Bali selama ini terlalu terkonsentrasi di wilayah selatan, terutama kawasan Denpasar, Badung, dan sekitarnya. Kondisi tersebut dinilai telah memicu berbagai persoalan klasik seperti kemacetan, kepadatan penduduk, sampah, hingga meningkatnya tekanan sosial di tengah masyarakat lokal.
Kalau Bali Selatan terus dipaksa berkembang tanpa jeda, lama-lama bisa seperti Jakarta. Orang Bali bisa termarjinalkan di daerahnya sendiri.
“Kalau masih di Bali Selatan itu berarti menjerumuskan orang Bali pada posisi gini ratio atau ketimpangan yang tinggi. Harusnya bisa dibangun KEK di Bali Utara, tidal bisa lagi di Selatan,” ujar Demer saat diwawancarai wartawan Jumat 22 Mei 2026.
Demer yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu menegaskan, pembangunan KEK bukan semata soal investasi finansial. Menurutnya, kehadiran kawasan ekonomi baru akan memicu efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“KEK itu bukan hanya soal uang. Di dalamnya ada hotel, bangunan, pariwisata, atraksi, restoran, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Dampaknya besar sekali terhadap masyarakat sekitar,” katanya.
Ia mencontohkan kawasan pariwisata Nusa Dua yang selama ini berkembang menjadi pusat ekonomi baru dengan efek berantai terhadap tumbuhnya hotel, restoran, hingga peluang usaha masyarakat lokal. Menurutnya, pola serupa seharusnya mulai diarahkan ke Bali Utara, Barat, dan Timur.
Dalam konteks pembangunan nasional, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK merupakan kawasan tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk menjalankan fungsi ekonomi strategis dengan berbagai fasilitas dan insentif investasi. KEK dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing investasi, hingga mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Di dalam KEK, pemerintah biasanya memberikan kemudahan seperti insentif perpajakan, penyederhanaan perizinan, dukungan infrastruktur, hingga fasilitas bagi investor. Kawasan ini dapat difokuskan pada sektor pariwisata, industri, logistik, teknologi, kesehatan, maupun jasa keuangan.
Belakangan, pengembangan KEK di Bali juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahkan menyebut Bali memiliki peluang besar menjadi pusat keuangan internasional melalui pengembangan KEK sektor jasa keuangan. Ia mengatakan pemerintah tengah mematangkan regulasi terkait pengembangan pusat keuangan internasional atau International Financial Center (IFC) di Bali.
“Kita lihat ada kesempatan untuk financial center, untuk kita mempersiapkan dengan adanya perubahan geopolitik maka Bali menjadi menarik,” kata Airlangga dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Airlangga juga menegaskan bahwa tujuan pengembangan KEK adalah menarik investasi baru sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan dampak luas terhadap masyarakat dan daerah sekitar.
Namun demikian, Demer mengingatkan agar pengembangan KEK dan proyek strategis nasional di Bali tidak kembali terpusat di wilayah selatan. Ia mengaku kerap menyampaikan kritik langsung kepada kementerian mitra kerja di Komisi VI DPR RI agar pembangunan mulai diarahkan ke Bali Utara, Timur, dan Barat.
“Saya selalu bilang ke para menteri, kalau ada program ke Bali jangan lagi semuanya di selatan. Kasih kesempatan Bali Utara, Timur, dan Barat berkembang,” tegas wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu.
Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu menilai, kecenderungan pembangunan di selatan selama ini lebih banyak dipengaruhi faktor praktis karena akses dan fasilitas yang sudah tersedia. Namun, apabila kondisi itu terus dibiarkan, ketimpangan ekonomi antardaerah di Bali akan semakin melebar.
Demer juga mengungkapkan bahwa gagasan pemerataan pembangunan sebenarnya telah lama menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menyebut kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1996 bahkan sudah merekomendasikan agar pembangunan di Bali Selatan mulai dibatasi demi menjaga keseimbangan wilayah.
“Bappenas sudah mengkaji sejak lama bahwa Bali Selatan perlu diberi ruang bernapas,” ujarnya.
Karena itu, Demer menilai Bali Utara sangat layak menjadi lokasi pengembangan KEK baru. Selain memiliki potensi wisata alam yang besar, kawasan tersebut dinilai masih memiliki ruang pengembangan luas dan belum mengalami tekanan lingkungan seberat Bali Selatan.
Meski demikian, Demer menegaskan dirinya tidak menolak proyek-proyek yang telah mengantongi izin di Bali Selatan, termasuk pengembangan kawasan seperti BTID Serangan maupun medical tourism di Sanur. Namun untuk proyek baru, ia meminta pemerintah mulai mengarahkan investasi ke wilayah lain di Bali.
“Yang sudah ada izin silakan lanjut. Tapi yang belum, tolong diarahkan ke Bali Utara, Barat, dan Timur,” tegas politisi enior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.
Belakangan, wacana pengembangan Bali Utara memang kembali menguat seiring dorongan pemerataan ekonomi dan upaya mengurangi ketergantungan Bali terhadap pariwisata massal di selatan. Sejumlah proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan pelabuhan, hingga peningkatan konektivitas menuju Bali Utara dinilai menjadi momentum penting untuk membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan tersebut.
Demer berharap pemerintah pusat mulai menempatkan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama demi menjaga masa depan Bali yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. (kbs)