Foto: Gubernur Koster saat menghadiri kegiatan International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Grand Ballroom, The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/10/2026).
Badung, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster mendorong perluasan dan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memperkokoh struktur perekonomian daerah. Langkah strategis ini menjadi kunci utama dalam memperkuat peran UMKM sebagai penggerak roda ekonomi lokal maupun nasional.
​Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Grand Ballroom, The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/10/2026).
​Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Bali sebagai tuan rumah perhelatan internasional tersebut. Ia berharap forum ini menjadi momentum krusial untuk memperluas permodalan UMKM serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
​Gubernur Koster menegaskan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Kendati demikian, keterbatasan akses permodalan hingga kini masih menjadi kendala utama bagi para pelaku usaha kecil dalam memperluas skala bisnisnya.
​”UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Gubernur Koster.
​Lebih lanjut, Gubernur Koster memaparkan bahwa capaian sejumlah indikator makro pembangunan Bali secara umum saat ini berada di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan Bali telah berjalan sebagaimana mestinya. Meski begitu, berbagai raihan positif tersebut harus terus ditingkatkan melalui perencanaan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
​Menghadapi tantangan pembangunan yang kian kompleks, Gubernur Koster menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. “Pembangunan Bali diselaraskan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dengan visi ‘Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045’ melalui delapan misi Asta Cita,” tambah Koster.
​Menyongsong tahun 2027, Pemerintah Provinsi Bali mengantisipasi dinamika ekonomi global dan nasional dengan mengarahkan kebijakan pembangunan pada empat langkah strategis, yaitu transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, penguatan ekosistem investasi satu pintu dan akselerasi digital, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal di Provinsi Bali, serta pemetaan peluang dan potensi investasi prioritas.
​Adapun sektor investasi yang diprioritaskan meliputi pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, serta pariwisata budaya dan wisata kebugaran (wellness tourism). Pengembangan sektor-sektor ini diyakini mampu membuka peluang usaha baru sekaligus mendongkrak daya saing UMKM lokal.
​Khusus di bidang ekonomi kreatif dan digital, Pemprov Bali berkomitmen membangun ekosistem usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas dan daya saing produk, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat kontribusi sektor tersebut sebagai penopang ekonomi Bali. Gubernur Koster menilai kemudahan akses pembiayaan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan merupakan kunci utama agar UMKM mampu berkembang dan naik kelas.
​Sejalan dengan hal itu, Gubernur Koster mendorong optimalisasi kredit program pemerintah melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, dan dunia usaha. Dukungan pembiayaan diharapkan tidak hanya memperluas akses permodalan, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kapasitas usaha, dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
​Ia berharap forum yang mengusung tema “Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing” ini mampu menghasilkan gagasan inovatif dan kerja sama strategis dalam membangun sistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan untuk memajukan perekonomian Indonesia, khususnya Bali.
​Pada kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah terus mengonsolidasikan dan mengoordinasikan berbagai lembaga pembiayaan, baik domestik maupun internasional, untuk membangun kepercayaan sekaligus memperluas akses permodalan bagi UMKM.
​Menteri Maman menegaskan pentingnya efektivitas penyaluran modal bagi masyarakat bawah. “Peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Akses pembiayaan yang semakin luas perlu diimbangi dengan penyaluran yang tepat sasaran agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Maman.
​Ia membeberkan bahwa total pembiayaan UMKM nasional melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR mencapai sekitar Rp1.500 triliun, yang terdiri atas Rp300 triliun porsi KUR dan Rp1.200 triliun porsi non-KUR. Berdasarkan data hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi telah menembus angka 65,9 persen, yang diharapkan terus memperluas kesempatan kerja dan kapasitas usaha masyarakat.
​Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum internasional ini bertujuan mempertemukan para pemangku kepentingan dan mitra internasional dalam memperkuat sinergi serta memperluas akses pembiayaan produktif. Kredit program pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor strategis seperti pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, hingga pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.
“Hingga Oktober 2026, penyaluran kredit program pemerintah telah mencapai Rp294,6 triliun dan menjangkau 4,27 juta debitur. Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada kisaran 2,13 persen, ” paparnya.
Ke depan, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat konektivitas pembiayaan serta sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta jaga stabilitas perekonomian dan pengendalian inflasi.
​Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis kredit program pemerintah kepada debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta calon debitur Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
​Melalui penyelenggaraan forum internasional ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan mitra internasional dalam memperluas akses permodalan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga UMKM dapat terus tumbuh, naik kelas, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Bali maupun nasional.(kbs)