Foto: Gubernur Bali Wayan Koster.
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penyusunan tata ruang digital sebagai langkah strategis untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas Bali di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, pengelolaan ruang digital kini sama pentingnya dengan penataan ruang darat dan laut, terutama untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.
Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka Seminar Literasi Digital 2026 bertajuk “Bali Cerdas Digital, Bali Aman Digital” di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (29/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Bali Brigjen Pol. Pasma Royce, S.I.K., M.H., Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Putra Widiastawa, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali.
Koster mengapresiasi penyelenggaraan seminar tersebut karena dinilai menjadi respons penting terhadap berbagai fenomena yang berkembang belakangan ini, khususnya di ruang digital. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran bersama untuk menjaga Bali tetap aman dan kondusif, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.
“Saya sangat berterima kasih atas kegiatan ini yang memberikan respons atas fenomena belakangan yang terjadi. Saya kira ini akan sangat bermanfaat dan memberikan dukungan terhadap upaya kita untuk menjaga agar Bali tetap kondusif, terutama di ruang digital,” ujar Koster.
Ia menegaskan, upaya menjaga kondusivitas Bali tidak lagi cukup hanya dilakukan di ruang fisik. Perkembangan teknologi telah menjadikan ruang digital sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat yang juga membutuhkan pengelolaan dan pengawasan secara tepat.
Koster pun menyoroti belum adanya tata ruang digital yang secara khusus mengatur ruang aktivitas masyarakat di dunia maya. Ia mengajak kalangan akademisi, termasuk ilmuwan dari Universitas Udayana (Unud), untuk mulai memikirkan konsep tersebut.
“Saya ingat kita belum punya tata ruang digital. Jadi, barangkali ini, seorang ilmuwan dari Unud, kita harus memikirkan tata ruang digital. Sekarang tata ruang kita kan di darat dan di laut. Jadi, digital ini perlu ada tata ruangnya,” katanya.
Menurut Koster, gagasan tata ruang digital menjadi relevan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di internet serta munculnya berbagai persoalan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama agar ruang digital tidak menjadi sumber konflik maupun kerugian bagi masyarakat.
Kondusivitas Digital Jadi Kunci Pariwisata Bali
Koster menegaskan, menjaga kondusivitas Bali merupakan tanggung jawab bersama, terlebih sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah masih berada dalam fase pemulihan.
Ia mengingatkan bahwa pemulihan pariwisata Bali sejak 2023 masih relatif baru. Karena itu, berbagai pihak harus memastikan situasi keamanan dan kenyamanan tetap terjaga agar kepercayaan wisatawan tidak terganggu oleh persoalan yang berkembang di ruang digital.
“Mengapa kita harus kondusif? Karena kita harus menjaga agar momentum pariwisata di Bali ini, kalau dihitung dari tahun 2023, baru tiga tahun kita pulih. Jangan sampai ini kembali ke situasi yang membuat pariwisata Bali terganggu,” tegasnya.
Koster menilai, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital membawa manfaat besar bagi masyarakat. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari praktik penipuan, penghinaan, hingga penyebaran konten yang berpotensi merugikan individu maupun kelompok.
Karena itu, masyarakat diharapkan semakin cermat, bijak, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga menyangkut kesadaran menjaga etika, keamanan, serta dampak dari setiap aktivitas di dunia maya.
Koster menegaskan, keamanan digital kini bukan semata-mata persoalan teknologi. Lebih dari itu, keamanan digital telah menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan pariwisata Bali.
Kapolda Bali: Keamanan Digital Menentukan Kepercayaan Wisatawan
Sementara itu, Kapolda Bali Brigjen Pol. Pasma Royce mengatakan perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari komunikasi, pekerjaan, transaksi, hingga aktivitas ekonomi.
Bagi Bali yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian, transformasi digital bahkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem industri pariwisata.
Pemanfaatan teknologi kini mencakup hampir seluruh tahapan perjalanan wisatawan, mulai dari promosi destinasi, pemesanan hotel dan vila, penyediaan transportasi, hingga pembayaran berbagai layanan wisata.
Menurut Pasma Royce, digitalisasi memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha. Teknologi memungkinkan promosi menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko kejahatan siber yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran terhadap keamanan di internet menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan.
Pasma Royce menegaskan, keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pariwisata. Lingkungan yang aman akan menumbuhkan kepercayaan, sedangkan kepercayaan menjadi modal utama untuk mempertahankan daya saing Bali sebagai destinasi wisata dunia.
“Sebab, pariwisata yang berkualitas membutuhkan rasa aman. Rasa aman melahirkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan modal utama untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali,” ujarnya.
Ia berharap Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakatnya, tetapi juga karena mampu menghadirkan keamanan dan kepercayaan di ruang fisik maupun digital.
“Mari kita wujudkan Bali cerdas digital dan aman digital,” ajaknya.
Masyarakat Diminta Berani Melaporkan Kejahatan Siber
Dalam kesempatan tersebut, Pasma Royce juga mengajak masyarakat membangun budaya saling mengingatkan, saling melindungi, serta berani melaporkan setiap indikasi kejahatan siber kepada pihak berwenang.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kanal pengaduan resmi Polri, maupun layanan Polisi 110.
Menurutnya, kecepatan pelaporan menjadi faktor penting dalam penanganan kejahatan siber. Semakin cepat suatu kejadian dilaporkan, semakin besar peluang aparat untuk melakukan langkah penanganan dan mencegah munculnya korban berikutnya.
Seminar Literasi Digital 2026 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, aparat keamanan, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab.
Dengan literasi yang semakin kuat, kesadaran kolektif, serta gagasan pengembangan tata ruang digital, Bali diharapkan mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus mempertahankan kepercayaan wisatawan di tengah pesatnya transformasi teknologi. (kbs)