Foto : Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri acara Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali Tahun 2025 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali Denpasar, Provinsi Bali.
Klungkung, KabarBaliSatu
Upaya penataan kembali struktur agraria di Bali memasuki babak penting. Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali Tahun 2025 resmi digelar di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.
Agenda strategis ini dipimpin langsung Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan dihadiri para kepala daerah, termasuk Bupati Klungkung. Tahun ini, GTRA mengangkat tema besar:
“Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang, penanganan masalah pertanahan, alih fungsi lahan sawah, kawasan hutan, dan kawasan konservasi untuk mewujudkan pembangunan Bali yang berkeadilan dan berkelanjutan.”
Tema tersebut menegaskan urgensi menciptakan tata kelola lahan yang adil, terukur, dan sesuai kepentingan publik di tengah tekanan pariwisata, ekspansi ekonomi, dan perubahan fungsi ruang di Bali.
Rakor diawali dengan prosesi penyerahan sertifikat hak pakai tanah kepada masing-masing kabupaten/kota sebagai tindak lanjut penyelesaian legalisasi aset daerah.
Untuk Kabupaten Klungkung, dua bidang lahan resmi diserahkan, yakni:
- Tanah di Desa Pikat, Kecamatan Dawan seluas 240 m²
- Tanah di Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung seluas 1.830 m²
Penyerahan ini menjadi langkah awal penguatan legalitas ruang, sekaligus bagian dari upaya percepatan reforma agraria yang lebih proporsional dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui forum ini, Bali menegaskan komitmennya: pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan—tetapi penataan ruang yang adil, berkelanjutan, dan tetap menghormati sumber daya agraria sebagai identitas sekaligus modal masa depan. (kbs)