Foto: Bupati Klungkung, I Made Satria saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2027 di Ruang Rapat Praja Mandala, Kamis (16/4/2026).
Klungkung, KabarBaliSatu
Bupati Klungkung, I Made Satria, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2027 di Ruang Rapat Praja Mandala, Kamis (16/4/2026). Forum strategis ini menjadi panggung penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah, menyelaraskan program lintas sektor, serta menetapkan prioritas dan target kinerja tahun mendatang.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, Ketua DPRD Anak Agung Anom, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, hingga perwakilan akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan kelompok rentan. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan pentingnya kolaborasi dalam merancang pembangunan yang inklusif.
Dalam arahannya, Bupati Satria mengakui pertumbuhan ekonomi Klungkung masih bergerak di bawah angka 6 persen dan belum lepas dari ketergantungan pada sektor pariwisata. Ia menekankan urgensi diversifikasi ekonomi melalui penguatan industri pengolahan dan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru.
Tak hanya itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi sorotan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Klungkung yang masih berada di peringkat ketujuh di Bali menjadi indikator perlunya percepatan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kompetensi tenaga kerja, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Di sektor pariwisata, Satria menilai pola kunjungan wisatawan yang masih didominasi “one day trip” menjadi tantangan serius. Keterbatasan infrastruktur, persoalan sampah, serta minimnya atraksi wisata dinilai sebagai faktor utama. Ke depan, ia mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya, seni, adat, dan potensi ekonomi lokal agar mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna.
Persoalan kemiskinan juga tak luput dari perhatian. Tingginya angka kemiskinan dipengaruhi oleh rendahnya kompetensi tenaga kerja, dominasi sektor informal, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta belum optimalnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Di sisi fiskal, ruang gerak anggaran daerah masih terbatas karena belanja didominasi kebutuhan operasional. Untuk itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci, melalui inovasi, penggalian potensi baru, serta penguatan pengawasan guna mencegah kebocoran.
Sebagai langkah percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur bernilai ekonomi, Bupati Satria mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif. Ia menegaskan pentingnya kajian matang agar setiap proyek mampu memberikan dampak ekonomi nyata sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ke depan, pembiayaan alternatif harus menjadi andalan dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya. (kbs)