Badung, KabarBaliSatu 

Jajaran Imigrasi di Bali membongkar praktik kejahatan siber yang melibatkan belasan warga negara asing (WNA) di kawasan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Sebanyak 17 WNA asal Malaysia dan Singapura ditangkap setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan menjalankan aktivitas usaha pinjaman daring (online) ilegal beromzet ribuan dolar Amerika Serikat setiap bulannya.

Pengungkapan kasus menonjol tersebut dipaparkan dalam konferensi pers hasil operasi pengawasan orang asing yang digelar di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Senin (26/10/2026).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menjelaskan bahwa ke-17 WNA tersebut diringkus berdasarkan hasil operasi penindakan terukur di lapangan. Dari hasil pemeriksaan maraton, belasan WNA tersebut terbukti memanfaatkan izin tinggal kunjungan untuk mengeruk keuntungan finansial secara tidak sah.

Atas pelanggaran berat tersebut, pihak imigrasi mengenakan tindakan tegas sesuai aturan perundang-undangan. Para pelaku terancam sanksi administratif keimigrasian berupa pemulangan paksa ke negara asal.

“Terhadap para WNA tersebut, pihak imigrasi menerapkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Saat ini, seluruh WNA yang terlibat tengah menjalani proses detensi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sambil menunggu tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi,” terang Muhamad Novyandri.

Selain pengungkapan sindikat pinjol ilegal, jajaran keimigrasian Bali juga menangani kasus pelanggaran norma kebudayaan yang melibatkan dua WNA berkewarganegaraan Prancis berinisial EMC (perempuan) dan JPS (laki-laki). Kasus ini terkait pembuatan dan peredaran video asusila berdurasi 13 menit yang diduga direkam di salah satu penginapan di wilayah Kabupaten Karangasem.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng, Anak Agung Gde Kusuma Putra, memaparkan bahwa penanganan kasus tersebut berawal dari penelusuran siber dan pemeriksaan database keimigrasian. Kedua WNA tersebut tercatat masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 6 Januari 2026 dan telah keluar dari wilayah Indonesia pada 18 Januari 2026.

Meski video direkam pada rentang waktu kunjungan Januari lalu, konten dewasa tersebut baru diunggah ke platform digital sekitar Agustus 2026. Sebagai langkah antisipasi dan penegakan hukum keberlanjutan, imigrasi mengambil tindakan penangkalan.

“Sebagai langkah pengawasan, pihak imigrasi telah memasukkan nama WNA yang bersangkutan ke dalam sistem Subject of Interest (SOI),” jelas Anak Agung Gde Kusuma Putra.

Maraknya pelanggaran hukum dan norma oleh korporasi maupun individu asing mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir langsung dalam konferensi pers tersebut menegaskan bahwa keterbukaan Bali terhadap wisatawan mancanegara harus diimbangi dengan kepatuhan hukum serta penghormatan terhadap adat istiadat setempat.

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali atas langkah tegas dalam menindak para WNA bermasalah. Pengawasan keimigrasian dinilainya sebagai benteng utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta reputasi Bali di mata dunia.

Secara khusus, Gubernur Koster juga menyesalkan terjadinya insiden peredaran video asusila oleh WNA Prancis di Karangasem. Ia menilai tindakan tersebut sangat melukai kesucian dan nilai-nilai kesusilaan pariwisata budaya di Bali.

“Sangat tidak pantas dan tidak sepatutnya dilakukan di Bali. Karena sebagai daerah tujuan wisata, kita harus menjaga kualitas dan kehormatan Bali. Terlebih lagi, yang kita kembangkan adalah pariwisata budaya,” tegas Gubernur Koster.

Sebagai bentuk tindak lanjut diplomatik, Pemprov Bali telah melayangkan surat resmi kepada Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Prancis agar peristiwa tersebut menjadi catatan evaluasi bersama sehingga tidak terulang di masa mendatang. Koster mengingatkan seluruh turis asing agar senantiasa menjunjung tinggi norma hukum dan kearifan lokal selama berada di Pulau Dewata.

Ia menyadari betul bahwa pariwisata merupakan penggerak utama roda perekonomian Bali. Namun, dinamika pariwisata global juga membawa ancaman nyata, mulai dari maraknya kejahatan siber seperti pinjol ilegal, peredaran narkotika, hingga tindakan asusila yang merusak tatanan sosial.

“Jangan karena pariwisata kita mengorbankan semua nilai yang kita miliki,” ujar Koster berpesan.

Guna memperkuat benteng pengawasan, Gubernur Koster menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebutuhan operasional penyelenggaraan keimigrasian di Bali sesuai kewenangan daerah. Mengingat tingginya mobilitas WNA, institusi imigrasi dinilai memegang peranan yang amat vital.

“Imigrasi di Bali memegang peranan yang sangat penting dan strategis karena tingginya aktivitas orang asing,” tambahnya.

Sebagai langkah nyata penguatan sinergi antarlembaga, Pemprov Bali merencanakan untuk melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali secara resmi ke dalam jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus mulai tahun 2027 mendatang. Integrasi ini diharapkan mampu mempercepat koordinasi penanganan kasus kejahatan WNA serta menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Di akhir penyampaiannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa masyarakat Bali selalu terbuka dan ramah menyambut kedatangan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Namun, keterbukaan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kelonggaran atas aturan hukum yang berlaku di NKRI.

“Kita terbuka menerima wisatawan, tapi juga harus mengelola dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga kedaulatan dan martabat negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mengintensifkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA, baik melalui operasi pemantauan siber (cyber patrol) maupun pengawasan lapangan secara berkala.

Langkah penindakan tegas terhadap sindikat pinjol ilegal dan pelanggaran kesusilaan ini merupakan komitmen nyata keimigrasian dalam menjalankan amanat pimpinan pusat serta melindungi ketenteraman masyarakat Bali dari dampak negatif aktivitas asing yang tidak bertanggung jawab.

“Langkah tegas ini merupakan wujud komitmen nyata kami dalam menjalankan amanat Direktur Jenderal Imigrasi, yaitu ‘Imigrasi untuk Rakyat’. Kami tidak akan menoleransi keberadaan orang asing yang melanggar norma hukum dan merusak citra kebudayaan Bali. Imigrasi hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pariwisata Indonesia agar tetap aman dan terlindungi,” tegas Ramdhani menutup konferensi pers.(kbs)

The post Jalankan Bisnis Pinjol Ilegal Beromzet Ribuan Dolar, 17 WNA Malaysia dan Singapura Ditangkap di Bali appeared first on Kabar Bali Satu.

Badung, KabarBaliSatu 

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa keterbukaan Bali terhadap wisatawan mancanegara wajib diimbangi dengan kepatuhan hukum serta penghormatan yang tinggi terhadap adat istiadat dan budaya lokal. Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers hasil operasi pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Badung, Senin (26/10/2026).

Gubernur Koster secara khusus menyoroti dan mengutuk peredaran video asusila yang melibatkan dua warga negara asing (WNA) asal Prancis yang diduga diproduksi di salah satu penginapan di Kabupaten Karangasem. Ia menilai tindakan tersebut mencederai nilai-nilai kepatuhan serta merusak kehormatan Bali sebagai destinasi pariwisata budaya.

“Sangat tidak pantas dan tidak sepatutnya dilakukan di Bali. Karena sebagai daerah tujuan wisata, kita harus menjaga kualitas dan kehormatan Bali. Terlebih lagi, yang kita kembangkan adalah pariwisata budaya,” ujar Gubernur Koster di hadapan awak media.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah diplomatik dengan mengirimkan surat resmi kepada Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Prancis. Langkah ini diambil agar insiden tersebut mendapat perhatian serius serta menjadi bahan evaluasi bersama guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Gubernur Koster mengakui bahwa sektor pariwisata merupakan penopang utama perekonomian daerah. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa aktivitas pariwisata juga membawa berbagai tantangan, mulai dari tindakan asusila, penyalahgunaan narkotika, hingga kejahatan siber.

“Jangan karena pariwisata kita mengorbankan semua nilai yang kita miliki,” tegasnya, sembari menekankan bahwa pembangunan pariwisata harus senantiasa berlandaskan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat pengawasan, Gubernur Koster menyatakan dukungannya terhadap penguatan fasilitas dan kebutuhan penyelenggaraan keimigrasian di Bali. Bahkan, mulai tahun 2027 mendatang, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Bali akan dilibatkan langsung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus guna memperkuat sinergi pengawasan dan penegakan hukum lintas instansi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, memaparkan dua kasus menonjol hasil operasi pengawasan. Kasus pertama berfokus pada penelusuran video asusila di Karangasem, sementara kasus kedua melibatkan dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh 17 WNA asal Malaysia dan Singapura di Kuta Utara yang menjalankan bisnis pinjaman daring ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng, Anak Agung Gde Kusuma Putra, merinci bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran siber terhadap video dewasa berdurasi 13 menit yang direkam di Karangasem. Hasil identifikasi mengarah kepada dua WNA Prancis berinisial EMC (perempuan) dan JPS (laki-laki), yang tercatat masuk melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 6 Januari 2026 dan meninggalkan Indonesia pada 18 Januari 2026. Video tersebut diduga direkam dalam rentang kunjungan itu namun diunggah ke platform dewasa pada Agustus 2026. Saat ini, identitas keduanya telah dimasukkan ke dalam sistem Subject of Interest (SOI).

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menjelaskan bahwa 17 WNA di Kuta Utara yang menyalahgunakan izin tinggal untuk mengoperasikan bisnis pinjaman daring dengan omzet ribuan dolar AS per bulan telah dijerat dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Seluruh pelaku kini tengah menjalani proses detensi untuk menunggu tindakan administratif berupa deportasi.

Menutup konferensi pers, Ramdhani memastikan bahwa jajaran imigrasi tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran hukum yang merusak citra daerah.

“Langkah tegas ini merupakan wujud komitmen nyata kami dalam menjalankan amanat Direktur Jenderal Imigrasi, yaitu ‘Imigrasi untuk Rakyat’. Kami tidak akan menoleransi keberadaan orang asing yang melanggar norma hukum dan merusak citra kebudayaan Bali,” pungkas Ramdhani. (kbs)

The post Geram Atas Video Asusila WNA di Karangasem, Gubernur Koster: Bali Tidak Kompromi dengan Pelanggar Budaya appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Pemerintah Provinsi Bali membuka peluang kerja sama strategis di sektor peternakan dengan Pemerintah Timor-Leste. Langkah ini ditandai dengan ditemukannya potensi ekspor komoditas unggulan sapi Bali untuk mendukung pengembangan populasi ternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan di negara tetangga tersebut.

Inisiatif tersebut dibahas langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menerima kunjungan Sekretaris Negara Peternakan dari Kementerian Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (MALFF) Timor-Leste, H.E. Mr. José Vieira de Araújo, Lic. CSH., Lic. Dir., MD., M.AP., di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/10/2026).

Gubernur Koster menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut konkret dari komunikasi intensif yang sebelumnya telah terbangun antara kedua belah pihak. Kerja sama ini dinilai memiliki nilai strategis yang mutually beneficial atau saling menguntungkan.

“Kerja sama ini menjadi peluang berharga bagi Bali untuk memperluas jangkauan pasar komoditas peternakan daerah. Di sisi lain, Pemerintah Timor-Leste dapat memanfaatkan keunggulan potensi sapi Bali untuk mendukung peningkatan produksi ternak dan menguatkan ketahanan pangan mereka,” ujar Koster.

Dalam pembahasan awal, Pemerintah Timor-Leste menyampaikan ketertarikannya untuk menjajaki pasokan sapi dari Bali hingga mencapai 10.000 ekor. Kendati demikian, Gubernur Koster menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat indikatif dan memerlukan proses verifikasi teknis serta pendataan faktual di lapangan.

Untuk memastikan kesiapan pasokan, Pemprov Bali akan segera melakukan pemetaan menyeluruh mencakup jumlah ternak siap pasar, rentang usia, jenis kelamin, asal-usul ternak, hingga pemenuhan standar kesehatan hewan dan kesiapan sarana pendukung peternak.

“Pendataan mendalam sangat krusial agar rencana kerja sama ini didasarkan pada data faktual yang akurat. Kita harus memastikan seluruh prosesnya tetap memprioritaskan kebutuhan peternak lokal serta menjaga kelestarian dan keberlanjutan populasi sapi Bali,” tegas Koster.

Selain aspek ketersediaan stok, pemenuhan regulasi perdagangan internasional dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan hewan juga menjadi perhatian utama. Gubernur Koster menggarisbawahi pentingnya pemenuhan prosedur karantina, moda transportasi ternak yang layak, hingga legalitas administrasi antarnegara.

Proses perdagangan antarnegara ini nantinya akan diselaraskan dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang berwenang, baik di Indonesia maupun Timor-Leste, guna menjamin kepastian hukum serta keamanan hayati.

“Seluruh persyaratan teknis dan administratif wajib dipenuhi secara cermat. Langkah ini tidak hanya demi kelancaran distribusi pengiriman, tetapi juga untuk memberikan kepastian usaha dan melindungi kepentingan para peternak kita di Bali,” tambahnya.

Tidak sekadar berfokus pada transaksi komersial, kolaborasi ini juga dirancang untuk mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pertukaran teknologi peternakan. Ruang lingkup kerja sama teknis meliputi program pembibitan, peningkatan mutu genetik ternak, serta tata kelola peternakan modern.

Merespons hal tersebut, Gubernur Koster menyambut positif arah kolaborasi jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan sektor peternakan di kedua wilayah.

“Kami menyambut baik kolaborasi yang tidak hanya berfokus pada kegiatan perdagangan fisik semata, melainkan juga menyentuh aspek alih pengetahuan dan pengalaman. Harapannya, kerja sama ini memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan para peternak di Bali maupun di Timor-Leste,” tutur Koster.

Sebagai langkah konkrit berikutnya, Gubernur Koster menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera melakukan koordinasi teknis lanjutan bersama delegasi Timor-Leste dan instansi kementerian pusat. Melalui komunikasi intensif ini, kemitraan diharapkan dapat segera terealisasi secara efektif dan produktif. (kbs)

The post Gubernur Koster Jajaki Ekspor Sapi Bali ke Timor-Leste appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Sektor pariwisata masih menjadi tumpuan utama sekaligus indikator paling krusial dalam mengukur dinamika dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Karena itu, pergerakan angka kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik menjadi acuan langsung untuk melihat kondisi riil perekonomian daerah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri acara Temu Wirasa Stakeholders 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (23/10/2026).

“Secara umum, melihat ekonomi Bali bagus atau tidak itu sederhana, dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik wisatawan asing maupun domestik, apakah naik atau turun,” ujar Gubernur Koster.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa pariwisata memiliki keterkaitan erat (multiplier effect) dengan berbagai sektor usaha masyarakat. Dampak pergerakannya mengalir langsung mulai dari industri perhotelan, vila, restoran, transportasi, hingga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tak hanya itu, sektor pertanian dan penyediaan pangan lokal juga turut mengoperasikan roda ekonominya seiring tingginya permintaan dari aktivitas pariwisata.

Besarnya pengaruh tersebut tecermin dari kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali pada tahun 2025 yang mencapai sekitar 66 persen. Keberlanjutan industri ini terbukti menjadi kunci utama menjaga stabilitas serta laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi kinerja, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir September 2026 menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati sempat melambat pada Februari hingga April 2026 akibat gejolak geopolitik global, arus kunjungan wisman dengan cepat pulih dan kembali meningkat.

Capaian ini melanjutkan tren historis pada tahun 2025, di mana Bali mencatatkan rekor kunjungan wisman tertinggi sepanjang sejarah sebanyak 7,05 juta kunjungan, melampaui rekor sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019. Sejalan dengan hal itu, ekonomi Bali pada 2025 tumbuh solid sebesar 5,82 persen.

Gubernur Koster menilai capaian tersebut sangat istimewa karena struktur ekonomi Bali ditopang oleh aktivitas masyarakat dan pariwisata, bukan dari eksploitasi sumber daya alam.

“Bedanya ekonomi berbasis sumber daya alam dengan ekonomi pariwisata sangat jauh. Kalau ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti tambang, minyak, gas, dan emas, hanya terkonsentrasi di satu tempat. Namun, kalau ekonomi berbasis pariwisata, dampaknya menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali,” jelasnya.

Ia menambahkan, meskipun konsentrasi aktivitas pariwisata tampak dominan di Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar), manfaat ekonominya tetap terdistribusi ke seluruh pelosok daerah. Kabupaten/kota lainnya menyuplai kebutuhan bahan pangan, hasil pertanian, produk kerajinan, hingga tenaga kerja, sehingga tercipta keterkaitan ekonomi antardaerah yang kuat.

Kinerja positif ekonomi Bali juga selaras dengan membaiknya indikator sosial masyarakat. Angka kemiskinan di Bali berhasil ditekan hingga 3,42 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di posisi rendah 1,45 persen, dan Rasio Gini tercatat sebesar 0,333. Berdasarkan tren pemulihan wisman dan geliat usaha masyarakat tersebut, Gubernur Koster optimistis laju ekonomi Bali sepanjang 2026 akan melampaui capaian tahun sebelumnya.

“Jadi, kalau dibandingkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 dengan tahun 2025, pasti jauh lebih bagus,” tegas Koster.

Meski demikian, Gubernur Koster memberikan catatan khusus terkait tantangan penurunan kunjungan wisatawan domestik (wisdom) yang dipicu oleh tingginya harga tiket pesawat dalam negeri. Menurutnya, pasar domestik merupakan benteng pertahanan penting untuk menjaga ritme pergerakan ekonomi daerah.

“Sekarang, pariwisata menjadi tumpuan ekonomi Bali. Artinya, hidup kita di Bali bergantung pada pariwisata. Kalau ini terganggu, dampaknya tidak hanya ke ekonomi, tetapi juga ke bidang sosial dan lain sebagainya,” ungkapnya mengingatkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menekankan pentingnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dari para pelaku usaha demi merumuskan kebijakan ekonomi yang presisi. Informasi dari para responden survei BI menjadi sinyal awal (early warning) dalam membaca dinamika dunia usaha, perilaku konsumsi, dan inflasi sebelum data makroekonomi resmi diterbitkan.

Untuk tahun 2026, KPwBI Provinsi Bali memproyeksikan perekonomian Bali tetap tumbuh positif pada kisaran 5,4 hingga 5,9 persen, dengan tingkat inflasi yang terjaga stabil dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Mengusung tema “Data Pramana, Bali Rahayu: Bersinergi Mendorong Pertumbuhan Bali yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”, Temu Wirasa Stakeholders 2026 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Kolaborasi data yang transparan dan berkelanjutan diharapkan mampu memperkokoh ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global sekaligus mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. (kbs)

The post Gubernur Koster Tegaskan Pariwisata Jadi Indikator Utama Pertumbuhan Ekonomi Bali appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar KabarBaliSatu

Pemerintah Provinsi Bali terus memantapkan langkah menuju pembangunan berkelanjutan berbasis energi bersih. Kebijakan strategis ini menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan resmi antara Gubernur Bali Wayan Koster dengan Duta Besar Republik Korea (Korea Selatan) untuk Indonesia, Yoon Soon-gu, di Rumah Jabatan Gubernur 2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum krusial dalam memperkuat kemitraan kedua pihak di berbagai sektor vital, mulai dari percepatan ekosistem kendaraan listrik, teknologi digital, pengembangan kota cerdas (smart city), industri kreatif, pengelolaan lingkungan, hingga pemantapan keamanan pariwisata.

Kunjungan resmi ini berlangsung sehari setelah Pemerintah Republik Korea secara simbolis menyerahkan hibah berupa 11 unit bus listrik dan enam stasiun pengisian kendaraan listrik kepada Pemprov Bali pada Kamis (22/10/2026).

Dalam perbincangan hangat tersebut, Gubernur Koster menegaskan komitmen Bali dalam mengakselerasi penerapan energi bersih, khususnya pada moda transportasi publik dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Gubernur secara khusus menyoroti skema konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik dengan melibatkan peran pihak ketiga agar tidak membebani masyarakat.

“Kami terus mendorong kebijakan ini. Saya sangat membutuhkan pihak ketiga yang tertarik melakukan konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik tanpa menimbulkan beban bagi pengguna,” ujar Koster.

Ia berharap dukungan konkret dari Korea Selatan dapat diwujudkan melalui transfer teknologi, investasi berkelanjutan, serta penyediaan infrastruktur pendukung, terutama fasilitas pengisian daya (charging station) di berbagai titik strategis Bali.

Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi mendalam atas hibah bus listrik beserta pengisi dayanya dari Korsel. Bantuan ini dinilai menjadi katalis penting untuk mengubah pola mobilitas masyarakat menuju moda transportasi yang ramah lingkungan, menekan emisi karbon, serta melepaskan ketergantungan dari bahan bakar fosil.

Tak hanya sektor energi, ruang kolaborasi diproyeksikan merambah pada penerapan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan pemanfaatan sistem digital untuk tata kelola perkotaan modern. Koster menilai kemajuan pesat teknologi Korea Selatan sangat potensial untuk diadopsi guna meningkatkan pelayanan publik, kualitas tata kota, serta mutu pariwisata Bali.

“Kami sangat mengikuti perkembangan teknologi digital dan AI di Korea. Teknologi ini bisa sangat berperan nantinya untuk menjaga kualitas kepariwisataan Bali,” katanya.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan pula mampu mendongkrak daya saing serta nilai tambah produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal Bali agar mampu menembus pasar global.

Di samping itu, kesuksesan industri kreatif dan musik K-pop Korea Selatan di panggung dunia turut menjadi perhatian Koster. Pengalaman Korsel diharapkan mampu menginspirasi para seniman serta pelaku ekonomi kreatif Bali dalam memperluas jangkauan pasar karya seni lokal. Sementara di bidang keamanan, Pemprov Bali berkomitmen terus memperkuat sinergi bersama TNI dan Polri demi menjamin iklim pariwisata yang kondusif, aman, dan nyaman bagi wisatawan internasional.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soon-gu, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepemimpinan Gubernur Koster yang dinilai konsisten menjaga identitas, tradisi, dan kelestarian lingkungan Bali di tengah arus modernisasi. Menurut Dubes Yoon, pendekatan Bali yang menyeimbangkan pembangunan dengan kebudayaan serta alam menjadi daya tarik tersendiri sekaligus bahan pembelajaran berharga bagi negaranya.

Dubes Yoon menjelaskan bahwa Pemerintah Korea Selatan telah menetapkan target pencapaian netralitas karbon pada tahun 2050. Target ini beririsan langsung dengan visi Bali menuju era energi bersih, sehingga membuka peluang besar untuk kerja sama pengembangan kendaraan listrik, infrastruktur pengisian daya, hingga pengelolaan sampah dan teknologi daur ulang.

Selain kesiapan memfasilitasi kerja sama penataan kota dan transportasi publik, Dubes Yoon mengungkapkan rencana strategis Pemerintah Korea Selatan untuk membuka kantor konsulat di Bali guna mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan bagi warga negaranya.

“Dalam pengelolaan pariwisata yang berdaya saing, keamanan juga harus menjadi prioritas. Saya berharap berbagai instansi terkait di Bali terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk menjaga keamanan bersama,” ujar Yoon.

Ia menekankan bahwa koordinasi erat antara Pemprov Bali, aparat penegak hukum, dan stakeholder terkait sangat penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra positif Bali di mata dunia.

Kemitraan yang terjalin antara Pemprov Bali dan Korea Selatan ini diharapkan memberi dampak nyata bagi pembangunan Bali yang berkelanjutan tanpa mengorbankan akar budaya setempat. Pertemuan diplomatik yang berlangsung penuh kehangatan tersebut diakhiri dengan penyerahan cendera mata berupa kain tradisional rangrang khas Nusa Penida dari Gubernur Koster kepada Dubes Yoon beserta jajaran perwakilan Kedaksaan Besar Republik Korea.(kbs)

The post Gubernur Koster dan Dubes Korsel Bahas Penguatan Kerja Sama Energi Bersih hingga Smart City appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak PKK, dan Posyandu. Langkah ini dipandang sebagai strategi krusial untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10).

Gubernur Koster menyambut positif pelaksanaan rapat koordinasi lintas wilayah ini. Selain menjadi wadah penyelarasan program, kehadiran ratusan delegasi secara nyata memberikan dampak ganda bagi pemulihan dan geliat sektor pariwisata serta perekonomian lokal Bali.

“Bagi kami di Bali, setiap tamu adalah rezeki. Setiap orang yang menginap di hotel tentu memberikan pemasukan bagi hotel dan turut menggerakkan perekonomian. Kegiatan seperti ini juga mendukung peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali,” ujar Koster.

Sebagai wujud nyata komitmen Pemprov Bali dalam menyokong tiga lembaga strategis tersebut, Koster mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan finansial yang signifikan dengan mengacu pada arahan kebijakan pemerintah pusat.

“Pemprov Bali telah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp10 miliar untuk Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu,” tegas Gubernur Koster, menekankan pentingnya peran ketiganya dalam menghidupkan aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, mengingatkan seluruh jajaran pengurus agar menjalankan tata kelola kelembagaan secara transparan dan bertanggung jawab.

“Ini bukan kegiatan main-main, karena ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan dan ada mekanisme pengawasan terhadap kegiatan ketiga lembaga ini,” tegas Tri Tito Karnavian.

Guna memperluas daya jangkau pelayanan, Tri Tito juga membeberkan rencana strategis TP Posyandu yang akan menjalin kerja sama resmi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Sinergi ini ditujukan untuk memperkuat edukasi gizi dan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak demi meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bernhard E. Rondonuwu, menggarisbawahi bahwa penanganan isu-isu krusial di daerah membutuhkan kerja sama terpadu dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Menurut Bernhard, berbagai persoalan mendesak seperti percepatan penurunan angka stunting, penanggulangan kemiskinan, hingga pengembangan kapasitas perajin lokal menuntut kolaborasi lintas sektor yang erat agar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Rapat koordinasi tingkat regional ini diikuti oleh perwakilan dari 178 kabupaten/kota di wilayah Indonesia Bagian Tengah. Pertemuan ini menghimpun para pemangku kepentingan dari unsur Dekranasda, TP PKK, pengurus Posyandu, serta dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Sebagai penutup dari rangkaian tiga wilayah di Indonesia, forum di Bali ini diharapkan melahirkan pola kolaborasi terintegrasi, menyamakan persepsi tata kerja, serta memastikan setiap rekomendasi diterjemahkan ke dalam perencanaan program dan penganggaran daerah yang terukur serta tepat sasaran.(kbs)

The post Gubernur Koster Tegaskan Peran Strategis Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu untuk Gerakkan Ekonomi Daerah dan Berdayakan Masyarakat appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda kembali diwujudkan secara nyata. Gubernur Bali Wayan Koster memberikan dukungan konkrit berupa bantuan pembiayaan transportasi, uang saku harian, hingga akomodasi bagi para bartender muda lokal yang berlaga di ajang kompetisi internasional.

Dukungan tersebut secara khusus diberikan kepada dua bartender muda Bali, Gede Rico Hardiana Widnyana dan I Wayan Eka Darmawan, yang berlaga dalam ajang bertengsi TDuB World Flair Bartending Championship 2026 di Las Vegas, Amerika Serikat. Langkah ini menegaskan peran aktif pemerintah yang tidak sekadar menjadi penonton, melainkan hadir membuka jalan bagi anak muda Bali yang terkendala biaya perjalanan luar negeri.

“Dukungan Bapak Gubernur Wayan Koster sangat berarti bagi kami. Tidak semua talenta muda memiliki kemampuan finansial untuk mengikuti kompetisi di luar negeri,” ujar Gede Rico Hardiana Widnyana saat ditemui di Denpasar, Jumat (23/10/2026).

Bagi para peserta, perhatian dan bantuan dari Pemprov Bali tersebut memiliki arti yang sangat krusial dalam karier profesional mereka.

“Dengan dukungan ini, kami merasa mendapat kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk membawa nama Bali dan Indonesia,” tambahnya.

Tidak berhenti pada satu kejuaraan, Pemprov Bali juga tengah memproses rencana dukungan lanjutan bagi tiga bartender yakni Gede Rico Hardiana Widnyana, I Wayan Eka Darmawan, dan I Kadek Suniantara, untuk berkompetisi pada Foodtown Flair Bartender Challenge 2026 di Polandia yang dijadwalkan berlangsung November mendatang.

Bantuan yang saat ini masih dalam tahap proses administrasi tersebut direncanakan mencakup tiket pesawat pulang-pergi, uang saku harian, serta akomodasi selama kejuaraan berlangsung. Rico berharap keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan kapasitas SDM lokal ini dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Harapan kami, dukungan ini tidak berhenti pada satu kompetisi. Semoga semakin banyak talenta Bali mendapat kesempatan berkembang dan menunjukkan kemampuan mereka di tingkat internasional,” kata Rico.

Selama ini Bali dikenal luas melalui kekayaan budaya, pariwisata, serta keramahan masyarakatnya. Namun di balik keunggulan sektor tersebut, terdapat sumber daya manusia unggul, khususnya tenaga profesional di industri hospitality dan bartending yang membutuhkan fasilitas dan ruang untuk terus tumbuh.

Langkah kebijakan Gubernur Koster ini memperlihatkan bahwa membangun Bali juga berarti memberi kesempatan yang setara bagi generasi mudanya untuk melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, keberpihakan nyata kepada talenta lokal bukan diukur dari janji, melainkan dari terbukanya akses dan kesempatan nyata bagi mereka untuk mengharumkan nama Bali dan Indonesia di kancah dunia. (kbs)

The post Gubernur Koster Buka Jalan Talenta Muda Bali Tembus Ajang Bartending Internasional appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Krisis dan antrean panjang pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali kini resmi terurai dan pasokan berangsur normal kembali. Keberhasilan ini tidak terlepas dari langkah cepat, terukur, dan kepemimpinan responsif Gubernur Bali Wayan Koster melalui kombinasi penanganan di lapangan, sinergi lintas instansi, serta penerbitan tiga kebijakan kunci.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan pasokan di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, pasokan BBM bersubsidi maupun nonsubsidi ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Dewata dipastikan berada dalam kondisi aman untuk 11 hingga 12 hari ke depan, mencakup ketersediaan 30.000 kiloliter (KL) Pertalite dan 10.000 KL Pertamax.

Di balik pulihnya distribusi BBM, terdapat komitmen kuat Gubernur Koster yang tanpa kenal waktu, baik pagi, siang, hingga larut malam, turun langsung menyisir SPBU dan titik penyaluran. Koster tetap melangkah meski harus menerima keluhan, bulian, hingga makian terkait kebijakan penanganan krisis.

Aksi tanggap darurat ini dipicu oleh banyaknya aduan masyarakat mengenai SPBU yang tutup lebih awal. Saat melakukan inspeksi mendadak di lapangan, Koster bahkan sempat mengalami miskomunikasi dengan petugas SPBU. Namun, hal itu dilakukannya semata-mata untuk memastikan secara langsung bahwa stok BBM yang sebenarnya tersedia di tangki penyimpanan benar-benar disalurkan kepada warga.

“Sabtu dan Minggu sampai hari ini, secara umum suplai minyak ke SPBU berjalan dengan lancar dan tidak lagi antrean banyak, bahkan sudah tidak ada antrean di beberapa SPBU,” ujar Koster usai menggelar rapat tertutup bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026).

Guna menekan mobilitas warga sekaligus memberi ruang bagi skenario pemulihan distribusi dari Depo Manggis dan Sanggaran, Pemprov Bali memberlakukan tiga kebijakan strategis yang dinilai sangat presisi:

Penyesuaian Sistem Kerja WFH (15–17 Oktober 2026)

Dituangkan melalui Surat Pemprov Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026, kebijakan Work from Home ini diterapkan bagi ASN, instansi vertikal, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk mengurangi penumpukan kendaraan di jalan raya tanpa mengganggu pelayanan publik esensial.

Pembelajaran Daring bagi Satuan Pendidikan (15–17 Oktober 2026)

Seluruh sekolah negeri dan swasta diarahkan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar secara daring guna menekan pergerakan massa di jalan raya secara signifikan.

Penerapan dan Perpanjangan Skema Ganjil-Genap BBM Subsidi

Kebijakan pembatasan ganjil-genap kendaraan saat membeli BBM bersubsidi di SPBU terbukti efektif memurai kepadatan. Kebijakan yang semula berakhir Senin (19/10) resmi diperpanjang hingga Jumat (23/10/2026) guna menjamin kestabilan kondisi.

“Kalau sudah bagus sebelum itu, kita akan evaluasi kembali,” tegas Gubernur Koster terkait skema ganjil-genap tersebut.

Langkah taktis ini dipadukan dengan optimalisasi operasional depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap, penambahan tenaga operasional Pertamina, serta dukungan pengawalan truk tangki oleh Polda Bali dan peniadaan kemacetan di sekitar SPBU oleh jajaran Kodam IX/Udayana.

Atas kerja keras dan kolaborasi lintas instansi yang solid, Koster menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, jajaran Direksi PT Pertamina (Persero), Polda Bali, Kodam IX/Udayana, serta seluruh elemen masyarakat yang turut bergotong royong dan bersabar selama proses pemulihan berlangsung.

Sinergi dan langkah cepat ini terbukti berhasil memulihkan pelayanan BBM secara menyeluruh, menjaga ketahanan energi daerah, serta mengembalikan stabilitas aktivitas ekonomi dan pariwisata di Pulau Bali.

Dari sisi ketersediaan pasokan, pertamina melaporkan bahwa posisi stok BBM di Bali per 19 Oktober 2026 dalam kondisi sangat aman. Pasokan tersebut meliputi 30,136 juta liter Pertalite (cukup untuk 11 hari), 11,045 juta liter Pertamax (8 hari), 1,752 juta liter Biosolar (5 hari), dan 10,356 juta liter Solar (11 hari). Sementara ketersediaan BBM secara nasional berada pada ketahanan 16 hingga 20 hari.

Kendati stok regional dilaporkan aman, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tetap menginstruksikan Direksi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga untuk segera menambah volume pengiriman pasokan ke Bali hingga mampu mencukupi kebutuhan minimum selama 15 hari.

Menteri Bahlil mengingatkan jajaran Pertamina agar bersikap responsif dan melakukan kontrol ketat terhadap operasional SPBU. Ia menegaskan status Bali sebagai destinasi wisata internasional yang sangat sensitif terhadap Isu kelangkaan BBM.

“Bali merupakan destinasi pariwisata dunia, kejadian kelangkaan BBM di Bali dapat berdampak negatif terhadap citra Bali dan Indonesia di hadapan masyarakat dunia. Oleh karena itu, alokasi BBM ke Bali harus mendapat perhatian serius,” tegas Bahlil. (kbs)

The post Turun Langsung ke Lapangan, Gotong Royong, Kerjasama Solid dan Tiga Kebijakan Cepat Tepat Ini Jadi Kunci Sukses Gubernur Koster Urai Antrean BBM di Bali appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Pemerintah Provinsi Bali resmi memperpanjang masa berlaku sistem ganjil-genap untuk pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Provinsi Bali hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Kebijakan yang semula dijadwalkan berakhir pada 19 Oktober ini dilanjutkan usai terbukti efektif mengurai kemacetan dan mempercepat pelayanan di SPBU.

Langkah strategis tersebut disepakati usai dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Polda Bali, Kodam IX/Udayana, BPH Migas, serta Direksi PT Pertamina (Persero) di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026).

Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan bahwa perpanjangan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh bersama para wali kota/bupati se-Bali, pengelola SPBU, serta masuknya aspirasi masyarakat luas dari media sosial.

“Sabtu dan Minggu sampai hari ini, secara umum suplai minyak ke SPBU berjalan dengan lancar dan tidak lagi antrean banyak, bahkan sudah tidak ada antrean di beberapa SPBU,” ujar Gubernur Koster seusai rapat.

Meskipun diperpanjang hingga akhir pekan, Gubernur menegaskan bahwa aturan ganjil-genap dapat dihentikan lebih awal apabila situasi distribusi BBM di lapangan sudah sepenuhnya kondusif.

“Kalau sudah bagus sebelum itu, kita akan evaluasi kembali,” tegas Koster.

Dalam pelaksanaannya, sistem ganjil-genap tetap mengecualikan kendaraan prioritas dan pelayanan publik. Ambulans, mobil pemadam kebakaran, armada logistik niaga, angkutan umum, hingga kendaraan pengantar makanan, minuman, dan bahan pokok harian diizinkan melintas dan mengisi BBM tanpa terikat nomor pelat kendaraan.

Aturan ganjil-genap sendiri menjadi bagian dari kombinasi langkah taktis Pemprov Bali dalam mengatasi penumpukan kendaraan. Sebelumnya, Pemprov Bali juga menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai pemerintah dan swasta, pembelajaran daring, pembatasan volume pembelian (maksimal 3 liter untuk roda dua dan 20 liter untuk roda empat), pengoperasian SPBU 24 jam di Denpasar dan Badung, hingga pengawalan ketat truk tangki BBM oleh kepolisian dari Depo Manggis dan Sanggaran.

Atas keberhasilan menekan antrean ini, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menyoroti sinergi personel TNI yang diperbantukan sebagai operator SPBU, kepolisian yang menjaga keamanan, hingga aksi spontan warga yang saling berbagi makanan dan minuman kepada warga yang tengah mengantre.

“Sikap kebersamaan dan gotong-royong dari semua pihak ini telah berkontribusi besar dalam mewujudkan Bali yang aman, nyaman, kondusif, dan damai, demi Nindihin Gumi Bali,” ungkap Koster.

Dari sisi ketersediaan pasokan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga melaporkan bahwa posisi stok BBM di Bali per 19 Oktober 2026 dalam kondisi sangat aman. Pasokan tersebut meliputi 30,136 juta liter Pertalite (cukup untuk 11 hari), 11,045 juta liter Pertamax (8 hari), 1,752 juta liter Biosolar (5 hari), dan 10,356 juta liter Solar (11 hari). Sementara ketersediaan BBM secara nasional berada pada ketahanan 16 hingga 20 hari.

Kendati stok regional dilaporkan aman, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tetap menginstruksikan Direksi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga untuk segera menambah volume pengiriman pasokan ke Bali hingga mampu mencukupi kebutuhan minimum selama 15 hari.

Menteri Bahlil mengingatkan jajaran Pertamina agar bersikap responsif dan melakukan kontrol ketat terhadap operasional SPBU. Ia menegaskan status Bali sebagai destinasi wisata internasional yang sangat sensitif terhadap Isu kelangkaan BBM.

“Bali merupakan destinasi pariwisata dunia, kejadian kelangkaan BBM di Bali dapat berdampak negatif terhadap citra Bali dan Indonesia di hadapan masyarakat dunia. Oleh karena itu, alokasi BBM ke Bali harus mendapat perhatian serius,” tegas Bahlil. (kbs)

The post Terbukti Efektif Urai Antrean, Aturan Ganjil-Genap BBM di Bali Diperpanjang Hingga 23 Oktober appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Penerapan Sistem Ganjil-Genap dalam Pengisian BBM di SPBU Wilayah Provinsi
Bali yang berlaku pada tanggal 17-19 Oktober 2026, di perpanjang sampai Hari
Jumat, 23 Oktober 2026.

Perpanjangan dilakukan atas pertimbangan bahwa penerapan sistem ganjilgenap terbukti sangat efektif dalam mempercepat distribusi dan pelayanan BBM di SPBU, mengurangi arus kendaraan ke SPBU, tidak terjadi antrean panjang di jalan menuju SPBU, sehingga tidak terjadi kemacetan seperti sebelumnya.

Keputusan Perpanjangan Penerapan Sistem Ganjil-Genap setelah dibahas dalam
Rapat Gubernur Bali Wayan Koster bersama Pertamina Wilayah Bali, masukan Walikota/ Bupati se-Bali, Petugas SPBU, dan masyarakat luas yang disampaikan melalui
berbagai media, terutama media sosial.

Perpanjangan Penerapan Sistem Ganjil-Genap juga sudah dilaporkan dalam Rapat Koordinasi, tanggal 19 Oktober 2026, di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar. Rapat dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan dihadiri oleh Kapolda Bali, Kasdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, Kepala BPH Migas, Dirut Pertamina, dan Dirut Pertamina Patra Niaga beserta jajaran.

Penerapan Sistem Ganjil-Genap tidak diberlakukan bagi kendaraan ambulans,
kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan niaga pengangkut logistik, kendaraan penumpang umum, kendaraan antar jemput makanan/minuman & kebutuhan pokok sehari-hari.

Namun, jika hasil pemantauan lapangan memperlihatkan penyediaan & distribusi BBM serta antrean di SPBU berjalan normal, maka penerapan sistem ganjil-genap dapat dihentikan sebelum tanggal 23 Oktober 2026.

Keberhasilan percepatan penanganan distribusi dan pelayanan BBM di SPBU
adalah berkat kerja keras dan sinergi-kolaborasi bersama Pertamina, Pengelola SPBU, serta dukungan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Walikota/Bupati se-Bali, dan partisipasi masyarakat Bali.

Oleh karena itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada: Jajaran Pertamina dan Pengelola SPBU yang telah bekerja keras mengoperasikan SPBU selama 24 jam, Anggota TNI yang telah membantu menjadi tenaga operator SPBU, Kepolisian yang telah menjaga keamanan di SPBU, Walikota/Bupati yang telah memantau pelayanan BBM di
SPBU.

Gubernur Koster juga mengapresiasi adanya pengertian, kesabaran, dan ketertiban masyarakat Bali selama menunggu giliran pengisian BBM di SPBU, dan partisipasi/kepedulian masyarakat secara spontan dengan berbagi minuman dan makanan kepada masyarakat yang tengah mengantre BBM di SPBU.

Sikap kebersamaan dan gotong-royong dari semua pihak ini telah berkontribusi besar dalam mewujudkan Bali yang aman, nyaman, kondusif, dan damai, demi Nindihin Gumi Bali, Pulau Dewata yang kita cintai bersama.

Dalam mengatasi permasalahan serius distribusi dan pelayanan BBM di SPBU,
Gubernur Bali, Wayan Koster, telah menerapkan kombinasi beberapa upaya: meminta Pertamina membuka SPBU selama 24 Jam (khususnya di Denpasar dan
Badung); bekerja dari rumah (WFH) bagi Pegawai Pemerintah dan Swasta; pembelajaran secara daring untuk semua jenjang pendidikan; meminta dukungan tenaga TNI sebagai operator di SPBU; meminta dukungan Kepolisian mengawal Truk Tangki BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran ke SPBU dan pengamanan SPBU; mengatur volume BBM maksimum 3 liter untuk roda dua dan maksimum 20 liter untuk roda empat; serta menerapkan sistem ganjil-genap,
tanggal 17-19 Oktober 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan mengenai ketersediaan BBM Nasional yang
mencukupi selama16-20 hari kedepan, sehingga dari sisi volume pasokan BBM
ke daerah-daerah seharusnya tidak bermasalah.

Berdasarkan data posisi tanggal 19 Oktober 2026, Dirut Pertamina Patra Niaga
melaporkan stok BBM di Bali dalam kondisi aman, terdiri dari: 30,136 juta liter
Pertalite (cukup sampai 11 hari), 11,045 juta liter Pertamax (cukup sampai 8 hari), 1,752 juta liter Biosolar (cukup sampai 5 hari), dan 10,356 juta liter Solar (cukup sampai 11 hari).

Menteri ESDM memerintahkah kepada Dirut Pertamina dan Dirut Pertamina Patra Niaga agar volume pengiriman BBM ke Bali ditambah sehingga ketersediaan mampu mencukupi minimum sampai 15 hari.

Menteri ESDM juga menegaskan dan mengingatkan bahwa Bali merupakan destinasi pariwisata dunia, kejadian kelangkaan BBM di Bali dapat berdampak negatif terhadap citra Bali dan Indonesia dihadapan masyarakat dunia. Oleh karena itu, alokasi BBM
ke Bali harus mendapat perhatian serius, memastikan ketersediaan BBM yang cukup, jangan sampai terulang kejadian kelangkaan BBM di Bali.

Menteri ESDM sekaligus memberi arahan kepada jajaran Pertamina untuk bekerja dengan baik dan responsif dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM ke SPBU, serta melakukan kontrol terhadap operasi SPBU. (kbs)

The post Kebijakan Cerdas dan Terukur Gubernur Koster Sukses Urai Antrean BBM, Penerapan Ganjil-Genap Terbukti Efektif, Diperpanjang Sampai 23 Oktober 2026 appeared first on Kabar Bali Satu.