Foto: Gubernur Koster saat menghadiri acara Temu Wirasa Stakeholders 2026 di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (23/10/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Sektor pariwisata masih menjadi tumpuan utama sekaligus indikator paling krusial dalam mengukur dinamika dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Karena itu, pergerakan angka kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik menjadi acuan langsung untuk melihat kondisi riil perekonomian daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri acara Temu Wirasa Stakeholders 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (23/10/2026).
“Secara umum, melihat ekonomi Bali bagus atau tidak itu sederhana, dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik wisatawan asing maupun domestik, apakah naik atau turun,” ujar Gubernur Koster.
Gubernur Koster menjelaskan bahwa pariwisata memiliki keterkaitan erat (multiplier effect) dengan berbagai sektor usaha masyarakat. Dampak pergerakannya mengalir langsung mulai dari industri perhotelan, vila, restoran, transportasi, hingga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tak hanya itu, sektor pertanian dan penyediaan pangan lokal juga turut mengoperasikan roda ekonominya seiring tingginya permintaan dari aktivitas pariwisata.
Besarnya pengaruh tersebut tecermin dari kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali pada tahun 2025 yang mencapai sekitar 66 persen. Keberlanjutan industri ini terbukti menjadi kunci utama menjaga stabilitas serta laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari sisi kinerja, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir September 2026 menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati sempat melambat pada Februari hingga April 2026 akibat gejolak geopolitik global, arus kunjungan wisman dengan cepat pulih dan kembali meningkat.
Capaian ini melanjutkan tren historis pada tahun 2025, di mana Bali mencatatkan rekor kunjungan wisman tertinggi sepanjang sejarah sebanyak 7,05 juta kunjungan, melampaui rekor sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019. Sejalan dengan hal itu, ekonomi Bali pada 2025 tumbuh solid sebesar 5,82 persen.
Gubernur Koster menilai capaian tersebut sangat istimewa karena struktur ekonomi Bali ditopang oleh aktivitas masyarakat dan pariwisata, bukan dari eksploitasi sumber daya alam.
“Bedanya ekonomi berbasis sumber daya alam dengan ekonomi pariwisata sangat jauh. Kalau ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti tambang, minyak, gas, dan emas, hanya terkonsentrasi di satu tempat. Namun, kalau ekonomi berbasis pariwisata, dampaknya menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali,” jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun konsentrasi aktivitas pariwisata tampak dominan di Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar), manfaat ekonominya tetap terdistribusi ke seluruh pelosok daerah. Kabupaten/kota lainnya menyuplai kebutuhan bahan pangan, hasil pertanian, produk kerajinan, hingga tenaga kerja, sehingga tercipta keterkaitan ekonomi antardaerah yang kuat.
Kinerja positif ekonomi Bali juga selaras dengan membaiknya indikator sosial masyarakat. Angka kemiskinan di Bali berhasil ditekan hingga 3,42 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di posisi rendah 1,45 persen, dan Rasio Gini tercatat sebesar 0,333. Berdasarkan tren pemulihan wisman dan geliat usaha masyarakat tersebut, Gubernur Koster optimistis laju ekonomi Bali sepanjang 2026 akan melampaui capaian tahun sebelumnya.
“Jadi, kalau dibandingkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 dengan tahun 2025, pasti jauh lebih bagus,” tegas Koster.
Meski demikian, Gubernur Koster memberikan catatan khusus terkait tantangan penurunan kunjungan wisatawan domestik (wisdom) yang dipicu oleh tingginya harga tiket pesawat dalam negeri. Menurutnya, pasar domestik merupakan benteng pertahanan penting untuk menjaga ritme pergerakan ekonomi daerah.
“Sekarang, pariwisata menjadi tumpuan ekonomi Bali. Artinya, hidup kita di Bali bergantung pada pariwisata. Kalau ini terganggu, dampaknya tidak hanya ke ekonomi, tetapi juga ke bidang sosial dan lain sebagainya,” ungkapnya mengingatkan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menekankan pentingnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dari para pelaku usaha demi merumuskan kebijakan ekonomi yang presisi. Informasi dari para responden survei BI menjadi sinyal awal (early warning) dalam membaca dinamika dunia usaha, perilaku konsumsi, dan inflasi sebelum data makroekonomi resmi diterbitkan.
Untuk tahun 2026, KPwBI Provinsi Bali memproyeksikan perekonomian Bali tetap tumbuh positif pada kisaran 5,4 hingga 5,9 persen, dengan tingkat inflasi yang terjaga stabil dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Mengusung tema “Data Pramana, Bali Rahayu: Bersinergi Mendorong Pertumbuhan Bali yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”, Temu Wirasa Stakeholders 2026 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Kolaborasi data yang transparan dan berkelanjutan diharapkan mampu memperkokoh ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global sekaligus mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. (kbs)