Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Kamis (7/5/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali mendapat kepercayaan besar dari pemerintah pusat sebagai daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial. Menariknya, Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh kabupaten/kotanya dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Kepercayaan itu pun disambut serius oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Kamis (7/5/2026), Dewa Indra menegaskan bahwa penugasan ini bukan sekadar proyek administratif, melainkan tanggung jawab besar kepada pemerintah pusat sekaligus masyarakat penerima bantuan.
“Bali dipercaya sebagai satu entitas untuk menjalankan pilot project digitalisasi bantuan sosial. Kepercayaan ini wajib kita jaga dan tunaikan dengan baik,” tegasnya.
Menurutnya, proses yang berjalan saat ini masih berada pada tahap awal. Setelah pendataan dan pengunggahan data agen selesai dilakukan, tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital, kemudian Training of Trainers (TOT) bagi para pelatih.
Dewa Indra mengungkapkan, pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap program ini. Bahkan pada Juni mendatang, Presiden dijadwalkan datang langsung ke Bali untuk melihat sejauh mana percepatan, ketepatan sasaran, serta efektivitas pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial tersebut.
Karena itu, ia meminta seluruh agen yang terlibat, sebanyak 8.029 orang, bekerja maksimal dalam memberikan layanan bantuan sosial berbasis digital kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya laporan yang lengkap dan progres kerja yang tinggi agar seluruh target dapat tercapai sesuai tenggat waktu.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menilai digitalisasi bantuan sosial menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau AI, diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan proaktif.
Menurutnya, sistem digital juga memungkinkan pemerintah memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan secara transparan dan tepat sasaran.
Hal senada disampaikan Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo. Ia menjelaskan, digitalisasi bantuan sosial dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima sekaligus menekan potensi kebocoran bantuan.
Melalui sistem berbasis IKD, data penerima bantuan akan langsung terhubung dan disinkronkan dengan data kependudukan. Integrasi itu melibatkan sistem Pusdatin Kesos, Dukcapil, hingga mitra perbankan.
Pada 2026, Kementerian Sosial mulai melakukan uji coba sistem digital bantuan sosial di 41 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk seluruh wilayah di Bali. Sistem baru ini dirancang untuk memangkas alur layanan dari tujuh tahapan menjadi hanya tiga tahapan, sehingga proses registrasi, verifikasi, validasi, penetapan hingga penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan.
Transformasi ini sekaligus menjadi langkah besar pemerintah dalam mengubah pola penyaluran bantuan sosial dari sistem manual menuju layanan elektronik terpadu yang lebih modern dan berbasis data. (kbs)