Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi memulai tahap program restorasi Parahyangan atau bangunan pura di kawasan suci Besakih melalui prosesi groundbreaking yang disertai upacara ngeruwak dan mulang dasar pada Jumat (1/5/2026) bertepatan dengan hari suci Purnama Jiyestha.
Karangasem, KabarBaliSatu
Di kawasan suci Pura Agung Besakih, sebuah kebijakan besar ternyata berangkat dari ingatan lama. Bukan dari rapat birokrasi, melainkan dari pengalaman seorang pelajar yang datang sembahyang, lalu diam-diam mencatat banyak hal yang janggal.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan bahwa gagasan menata Besakih sudah muncul sejak ia masih duduk di bangku SMA Negeri 1 Singaraja. Saat itu, ia rutin tangkil ke Besakih, termasuk pada Karya besar tahun 1979.
“Sejak SMA sudah ada pikiran itu. Saya ke sini tidak hanya sembahyang, tapi memperhatikan kondisi pelinggih satu per satu,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Yang ia lihat bukan sekadar kesakralan. Justru sebaliknya, ketidakteraturan yang dibiarkan berlangsung lama. Pelinggih berdiri dengan material berbeda, warna tidak seragam, ukiran tidak selaras. Beberapa bahkan tampak lapuk.
“Ada yang reot. Jadi tidak harmonis. Perjalanan menuju Besakih juga macet total berjam-jam sampai bermalam, kondisi di besakih semrawut,” kata Koster.
Pengamatan itu ia simpan. Bertahun-tahun. Hingga akhirnya, saat memimpin Bali, catatan lama itu berubah menjadi kebijakan.
Tahap pertama dimulai dari hal paling mendasar, akses dan parkir.
Kawasan yang dulu dikenal macet saat upacara besar dibenahi melalui pembangunan fasilitas parkir, wantilan, dan margi agung. Anggaran Rp911 miliar digelontorkan untuk merapikan wajah luar Besakih.
Hasilnya mulai terasa sejak 2023. Arus kendaraan lebih tertib, umat tidak lagi terjebak kemacetan panjang saat tangkil. Namun bagi Koster, itu baru permukaan.
Tahap kedua yang kini berjalan menyasar inti persoalan yang ia lihat sejak SMA, yaitu ketidakteraturan Parahyangan. Sebanyak 30 pura direstorasi, termasuk 26 pelinggih utama dan 4 pura pesemeton. Pendekatannya tegas, bukan rehabilitasi, melainkan restorasi.
Bangunan dikembalikan ke bentuk aslinya, dengan standar material dan estetika yang seragam.
“Harus kembali ke pakem. Tidak boleh lagi berbeda-beda seperti dulu,” ujarnya.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp266 miliar, terdiri dari APBD Provinsi Bali sebesar Rp63 miliar dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Badung sebesar Rp203 miliar. Targetnya jelas, November 2026.
Bahkan Koster memasang tolok ukur yang lebih konkret, saat Karya Ida Bhatara Turun Kabeh tahun 2027, seluruh parahyangan di Besakih harus sudah dalam kondisi baik.
Apa yang dikerjakan pemerintah Provinsi Bali, pada dasarnya adalah menjawab persoalan lama yang pernah dilihat seorang siswa puluhan tahun lalu, pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa standar.
Kini, pendekatannya dibalik. Satu sistem, satu pakem. Di Besakih, yang sedang dibangun bukan sekadar fisik. Yang sedang diselesaikan adalah catatan lama yang akhirnya menemukan waktunya. (kbs)