BerandaDaerahSukseskan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Koster Minta Masyarakat Bali Berikan Data Jujur

Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Koster Minta Masyarakat Bali Berikan Data Jujur

Seluruh OPD dan Kepala Daerah Harus Mengawal Akurasi Pendataan BPS Demi Pemetaan Ekonomi yang Valid dan Berkelanjutan

Foto: Gubernur Koster dalam kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7).

 

Denpasar, KabarBaliSatu

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan perencanaan pembangunan di Pulau Dewata harus disusun berdasarkan landasan data yang akurat. Demi mewujudkan hal tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pernyataan tersebut disampaikan Koster dalam acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7).

Menurut Koster, validitas data merupakan fondasi krusial dalam merumuskan program pembangunan, menentukan arah kebijakan strategis, hingga memastikan alokasi anggaran belanja daerah dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

“Saya meminta seluruh jajaran pemerintah menggunakan data sebagai landasan yang pasti dan akurat dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memberikan data yang benar agar hasil sensus dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat,” ujar Koster.

Lebih lanjut, Koster menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah, perangkat daerah, hingga segenap masyarakat Bali untuk memberikan dukungan penuh dengan menyampaikan informasi yang lengkap serta jujur kepada petugas di lapangan. Ia menilai, hasil dari Sensus Ekonomi 2026 ini akan menjadi kompas penting untuk memetakan dinamika perekonomian Bali secara riil.

“Saya mengajak seluruh kepala daerah dan masyarakat Bali bersama-sama menyukseskan sensus ini karena hasilnya akan menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” tambahnya.

Koster memaparkan bahwa Bali memiliki karakteristik ekonomi yang sangat khas, di mana kekuatannya bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh sebab itu, pasokan data yang berkualitas sangat dibutuhkan agar intervensi kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sensus Ekonomi 2026 ini diproyeksikan tidak hanya menyisir unit usaha, melainkan juga memperbarui data ekonomi klasifikasi keluarga. Langkah ini diharapkan mampu menyajikan gambaran utuh mengenai korelasi antara aktivitas ekonomi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya.

“Hasil sensus ini akan memberikan potret menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Bali sekaligus menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” jelas Koster.

Sebagai langkah konkret, ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis utama dalam penyusunan program kerja, penganggaran, hingga instrumen evaluasi kebijakan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang berfungsi sebagai kompas pembangunan Indonesia ke depan. Ia pun mewanti-wanti seluruh petugas sensus agar bekerja ekstra teliti demi memastikan tidak ada data yang terlewat (undercount) dan menjamin akurasi informasi yang dihimpun.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjabarkan kesiapan teknis di lapangan. Sebanyak 3.774 petugas sensus dikerahkan untuk melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door) yang dijadwalkan berlangsung mulai 8 Juni hingga 31 Agustus 2026.

BPS memperkirakan terdapat 647.337 unit usaha di Bali yang terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil. Secara keseluruhan, sensus akan menjangkau sekitar 1,71 juta unit usaha dan keluarga di seluruh Bali.

Sebagai bentuk legalitas dan dimulainya gerakan ini, acara Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali ditandai secara simbolis melalui prosesi penancapan kayon, yang mencerminkan sinergi dan tekad bulat untuk menyukseskan pendataan ekonomi di Pulau Dewata. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini