Foto: Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra saat menghadiri kunjungan kerja Banggar DPR RI yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Kebijakan transfer ke daerah menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Bali. Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan anggaran pusat agar semakin selaras dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung menghadiri kunjungan kerja Banggar DPR RI yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie dan diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster. Agenda ini dilakukan untuk menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi strategis mengenai kebijakan penerimaan negara, pengalokasian dana transfer ke daerah, hingga optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kehadiran Pemkab Klungkung dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal kebijakan anggaran pusat agar dapat menjawab kebutuhan pembangunan yang dihadapi daerah.
Tjok Surya menyambut baik kunjungan kerja Banggar DPR RI tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Banggar DPR RI penting untuk memastikan kebijakan transfer ke daerah dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.
“Jadi saya sangat menyambut baik kunjungan ini. Melalui sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPR RI ini, diharapkan alokasi dana transfer ke daerah ke depannya dapat semakin optimal, transparan, dan tepat sasaran demi mendukung kemajuan serta kemandirian fiskal Kabupaten Klungkung,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kebijakan anggaran pusat yang selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Selain mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi transfer ke daerah diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Pemkab Klungkung, forum tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI, terutama dalam mengawal kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Klungkung berharap kebijakan pengalokasian anggaran ke depan dapat semakin tepat sasaran serta mendukung penguatan kemandirian fiskal dan percepatan pembangunan di Kabupaten Klungkung. (kbs)