Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Bali, Ir. I Nengah Senantara.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Bali, Ir. I Nengah Senantara, memberikan catatan kritis sekaligus motivasi kepada jajaran direksi PT Agrinas Palma Nusantara. Ia menekankan pentingnya kejelasan nilai aset, kepastian legalitas lahan, serta komitmen kuat terhadap hilirisasi produk.
Hal tersebut disampaikan Senantara saat omisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara pada Senin (6/7/2026). Rapat tersebut mengendakan sejumlah pembahasan krusial, mulai dari evaluasi kinerja korporasi tahun 2025, penyampaian rencana kerja dan roadmap tahun 2026, progres kerja sama dengan masyarakat, hingga strategi perusahaan dalam mendukung swasembada pangan nasional.
Lebih lanjut mengenai potensi besar yang dimiliki perusahaan dalam mengelola jutaan hektare lahan negara, Senantara menyampaikan pandangannya secara langsung. Senantara mengatakan, dari paparan yang disampaikan ia meyakini bahwa PT Agrinas Palma Nusantara akan menemukan jalan untuk bisa memberikan kontribusi kepada negara.
“Negara memberikan kewenangan mengelola 4,1 juta hektare. Ini penting untuk diketahui produktivitas seberapa jauh keuntungan yang akan didapat dalam pengelolaan ini. Karena kalau tidak mengetahui nilai aset, tentu susah akan menghitung profit dan keuntungannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator asal Bali ini mendorong agar PT Agrinas Palma Nusantara tidak hanya berpuas diri bermain di sektor hulu sebagai penyedia Crude Palm Oil (CPO), melainkan harus berani melakukan hilirisasi demi mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng yang kerap terjadi di masyarakat.
“Dalam menjalankan usaha ini, targetnya jangan hanya berpaku pada pembuatan CPO, namun harus ada peningkatan ke pembuatan minyak goreng. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, kebutuhan minyak goreng dalam negeri tentu tidak akan ada hamatan lagi. Bahkan kita optimis akan ekspor ke negara-negara lain,” ungkap Senantara yang juga Ketua DPW Partai NasDem Bali itu.
Di samping masalah hilirisasi, Senantara juga mempertanyakan aspek legalitas dari jutaan hektare lahan tersebut serta meminta kejelasan indikator capaian atau benchmark produksi yang terukur jika dibandingkan dengan perusahaan sawit yang sudah mapan.
“Kira-kira Pak, dari 4,1 juta hektare, berapa juta hektare yang mempunyai aspek legal yang memadai untuk bisa dikelola. Sehingga produksinya kita bisa lihat nanti. Tentang tata kelola, kita harus membandingkan juga dengan usaha-usaha kelapa sawit yang lainnya. Kalau seandainya targetnya itu di CPO, 1 hektare harus menghasilkan berapa kira-kira? Kalau targetnya ke arah hilirisasi produksi minyak, 1 hektare bisa menghasilkan berapa?,” ujar Senantara.
Pertanyaan dan catatan dari Senantara ini menjadi poin penting dalam RDP tersebut sebelum pimpinan rapat melanjutkan kesempatan bertanya kepada anggota fraksi lainnya untuk mendalami rencana strategis PT Agrinas Palma Nusantara ke depan. (kbs)