Foto: Ilustrasi Nengah Senantara menyoroti tambahan anggaran Kemenkop.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali sekaligus Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Ir. Nengah Senantara, menyatakan dukungannya terhadap usulan penambahan anggaran Kementerian Koperasi tahun 2027. Namun, ia meminta pemerintah menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran tersebut, termasuk model bisnis dan proyeksi keuntungan koperasi yang selama ini menjadi target pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Senantara saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Menteri Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun, sehingga total pagu anggaran kementerian pada 2027 meningkat dari Rp542,89 miliar menjadi sekitar Rp1,88 triliun. Tambahan anggaran itu ditujukan untuk mendukung operasional dan pengembangan sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi program strategis pemerintah.
Menurut Senantara, melihat besarnya tugas Kementerian Koperasi dalam mengawal pengembangan koperasi di seluruh desa di Indonesia, usulan anggaran tersebut pada prinsipnya layak mendapat dukungan.
“Tadi disampaikan ada perencanaan peningkatan anggaran yang cukup signifikan menjadi Rp1,8 triliun. Sebenarnya kalau kita melihat tugas berat koperasi yang mengawal seluruh desa yang ada di Indonesia, barangkali dari saya lebih dari ini pun saya bisa setuju,” ujar ketua DPW Partai NasDem Bali itu.
Meski demikian, politisi NasDem asal Bali itu memberikan catatan khusus terkait berbagai pernyataan Menteri Koperasi yang menargetkan koperasi harus mampu menghasilkan keuntungan.
Menurutnya, target tersebut perlu dihitung secara realistis berdasarkan kondisi modal kerja yang dimiliki koperasi. Ia mencontohkan skema pembiayaan yang selama ini disampaikan pemerintah, yakni koperasi memperoleh dukungan modal sekitar Rp3 miliar melalui pinjaman perbankan Himbara. Namun, sebagian besar dana tersebut justru digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana usaha.
“Beberapa hari lalu Pak Menteri selalu mengeluarkan statement bahwa koperasi harus untung. Gimana cara menghitung untung, Pak Menteri? Kalau kita lihat modal koperasi itu dianggarkan Rp3 miliar dari pinjaman Himbara. Sementara untuk membangun gerai, truk, listrik, dan lain sebagainya anggarannya hampir Rp2,7 miliar,” kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.
Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, modal kerja yang benar-benar bisa diputar koperasi hanya tersisa sekitar Rp300 juta. Angka itu dinilai tidak sebanding dengan beban operasional dan kewajiban yang harus ditanggung setiap bulan.
“Jadi modal kerja koperasi yang berputar itu hanya Rp300 juta. Dengan Rp300 juta kalau kita berhitung, kewajiban koperasi itu Rp50 juta per bulan. Padahal modalnya cuma Rp300 juta. Dari mana bisa menurut Pak Menteri mengatakan koperasi harus untung?” tegasnya.
Senantara bahkan menyebut asumsi tersebut berpotensi menimbulkan ekspektasi yang berbahaya apabila tidak didukung perencanaan bisnis yang matang.
“Ini boleh saya katakan hitung-hitungan yang sangat berbahaya. Nggak mungkin terjadi untung. Modal kerja Rp300 juta mau menghasilkan Rp50 juta per bulan hanya untuk membayar kewajiban. Itu tidak realistis,” ujar politisi berlatarbelakang pengusaha sukses itu.
Kritik tersebut disampaikan Senantara di tengah besarnya program pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Kementerian Koperasi menargetkan percepatan operasional 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dengan tambahan anggaran juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM, serta pengawasan koperasi secara nasional.
Bahkan, berdasarkan laporan Kementerian Koperasi, pembangunan fisik ribuan unit koperasi desa telah berjalan di berbagai daerah. Tercatat lebih dari 12.500 unit telah rampung dibangun, sementara puluhan ribu unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Karena itu, Senantara menilai tantangan terbesar saat ini bukan hanya membangun gedung, gerai, kendaraan operasional, atau fasilitas pendukung lainnya, melainkan memastikan koperasi memiliki model usaha yang sehat dan mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.
Ia meminta Kementerian Koperasi menyampaikan rincian yang lebih jelas mengenai proyeksi pendapatan, arus kas, sumber keuntungan, serta mekanisme pengembalian pinjaman yang akan dijalankan oleh koperasi desa.
“Mohon nanti di-breakdown dengan jelas sehingga gambaran koperasi ini benar-benar menjanjikan dan menghasilkan di kemudian hari. Jadi kita berharap di pagu anggaran yang akan diajukan ini seperti tadi saya sampaikan, jangankan cuma Rp1,8 triliun, lebih pun kita bisa memahami,” kata politisi yang dikenal berhati mulia dan dermawan dengan tagline Senantara Peduli, Senantara Berbagi itu.
Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada besarnya anggaran yang disetujui DPR, melainkan pada ketepatan sasaran penggunaan dana tersebut untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.
“Yang terpenting adalah sasarannya tepat untuk membangkitkan perekonomian yang ada di desa. Kalau itu jelas dan terukur, tentu kami akan mendukung,” pungkasnya. (kbs)