Foto: Ilustrasi Pemprov Bali melaukan pendampingan kepada pelaku UMKM.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat komitmennya dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendampingan yang berkelanjutan. Pendampingan tersebut tidak hanya menyasar aspek produksi dan permodalan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antardaerah agar produk UMKM semakin berkualitas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, S.E., M.Si., menegaskan bahwa pemerintah hadir sebagai mitra bagi para pelaku UMKM, mulai dari merintis usaha hingga berkembang ke pasar yang lebih luas.
Menurutnya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali secara rutin menjalankan berbagai program pembinaan dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing UMKM lokal. Upaya tersebut dilakukan secara berkesinambungan melalui pelatihan, pendampingan, hingga memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak.
“Berbagai bentuk dukungan terus kami lakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas dan daya saingnya. Program ini rutin kami laksanakan, baik melalui anggaran pemerintah maupun kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah dari luar Provinsi Bali,” ujar Tri Arya.
Salah satu strategi yang terus dikembangkan adalah mempertemukan pelaku UMKM Bali dengan UMKM dari berbagai provinsi. Menurutnya, kolaborasi lintas daerah menjadi langkah penting agar para pelaku usaha tidak hanya melihat satu sama lain sebagai kompetitor, tetapi juga sebagai mitra yang dapat saling melengkapi.
“Kami sering mempertemukan UMKM Bali dengan UMKM dari provinsi lain. Misalnya, mempertemukan pelaku usaha dari Bali dengan Jawa Barat apabila kebutuhan usahanya saling melengkapi. Dengan begitu mereka mengetahui siapa pesaingnya, tetapi pada saat yang sama juga bisa menjadi teman berkolaborasi,” jelasnya.
Kolaborasi tersebut diyakini mampu membuka peluang pasar baru, memperluas jaringan bisnis, sekaligus meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selain memperkuat daya saing, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM Bali untuk terus mengembangkan karakter khas daerah atau local genius yang menjadi identitas produknya.
Tri Arya menilai, unsur budaya lokal merupakan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki semua daerah. Karena itu, nilai-nilai budaya Bali harus terus dihadirkan dalam setiap produk UMKM agar memiliki pembeda sekaligus meningkatkan nilai jual.
“Kami ingin produk UMKM Bali tidak sama dengan produk dari daerah lain. Ada nilai budaya, kearifan lokal, dan identitas Bali yang melekat pada setiap produk. Justru nilai-nilai inilah yang bisa meningkatkan nilai ekonomis sekaligus menjadi daya tarik di pasar nasional maupun internasional,” katanya.
Selain memperluas jejaring usaha, Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan pendampingan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi UMKM. Mulai dari menjaga kualitas produk, memastikan kapasitas produksi tetap berkelanjutan, hingga memfasilitasi akses terhadap permodalan.
Tri Arya menjelaskan, kualitas produk yang konsisten serta kemampuan memenuhi permintaan pasar secara berkesinambungan menjadi faktor penting agar UMKM mampu bertahan dan berkembang. Karena itu, pemerintah terus menghadirkan berbagai program pembinaan untuk membantu pelaku usaha mengatasi kendala yang ditemui di lapangan.
“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama, yaitu kualitas produk, kontinuitas produksi, dan akses permodalan. Seluruh aspek tersebut telah menjadi fokus pendampingan kami untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa pendampingan yang dilakukan saat ini memang belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan agar pelaku UMKM mendapatkan dukungan yang semakin maksimal.
“Kami menyadari pendampingan ini belum maksimal, tetapi kami terus berupaya bersama-sama. Yang paling penting, pelaku UMKM tidak merasa berjalan sendiri. Pemerintah hadir untuk mendampingi mereka dalam menghadapi berbagai persoalan usaha,” katanya.
Lebih lanjut, Tri Arya menepis anggapan bahwa pemerintah hanya hadir ketika pelaku usaha telah berkembang dan berkewajiban membayar pajak. Menurutnya, pemerintah justru ingin menjadi pendamping sejak awal, membantu menyelesaikan berbagai persoalan usaha, memberikan pemahaman mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, hingga mendorong UMKM tumbuh menjadi usaha yang lebih besar.
Pendampingan tersebut diharapkan mampu membawa UMKM Bali naik kelas, tidak hanya menguasai pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional bahkan menembus pasar internasional.
“Dengan pendampingan yang berkelanjutan, kami ingin UMKM Bali berkembang lebih maju, memiliki produk yang berkualitas, serta mampu memperluas pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional,” pungkasnya. (kbs)