Foto: Gubernur Koster saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna ke-56 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (30/10/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna ke-56 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (30/10/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta untuk dampingi penyampaian tanggapan pemerintah daerah terhadap berbagai masukan, saran, dan pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda APBD 2027.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster mengapresiasi pemikiran konstruktif seluruh fraksi dan sependapat bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, penyusunan RAPBD 2027 menitikberatkan pada efektivitas dan ketepatan alokasi belanja yang terukur serta terhubung langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas dan target makro pembangunan Bali.
Terkait struktur anggaran, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 dirancang sebesar lebih dari Rp5,7 triliun. “Jumlah ini belum termasuk penerimaan dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pendapatan transfer antardaerah. Dari total tersebut, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai lebih dari Rp4,5 triliun,” papar Koster.
Gubernur Koster menjelaskan proyeksi PAD tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi riil, pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi, perkembangan ekonomi, serta realisasi penerimaan tiga tahun terakhir. Dalam mencapainya, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen tidak mengutamakan penambahan beban pajak dan retribusi, melainkan memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, serta mengoptimalisasi potensi pendapatan yang belum tergarap.
Dari sisi belanja, RAPBD 2027 memprioritaskan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), peningkatan pelayanan publik, dan program yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dukungan pembangunan disalurkan melalui belanja modal serta skema belanja lainnya, termasuk hibah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Pada sektor pendidikan, alokasi anggaran dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru, pembangunan ruang kelas serta unit sekolah baru, operasional satuan pendidikan, hingga kegiatan kepemudaan dan olahraga. Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov Bali sependapat dengan DPRD untuk memperkuat pelayanan berorientasi promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan warga sekaligus menekan biaya pengobatan kuratif.
Mengenai penguatan desa adat, Gubernur Koster mengapresiasi perhatian DPRD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adat dan pengembangan ekonomi melalui Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Pemprov Bali mengarahkan penggunaan dana hibah sebesar Rp300 juta per desa adat untuk mendukung tiga aspek utama, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Meski begitu, teknis penggunaannya diserahkan penuh kepada desa adat masing-masing.
“Penjabaran detailnya kita serahkan pada desa adat sebagai penghormatan terhadap otonomi desa adat,” ujar Gubernur Koster.
Di samping persoalan anggaran, Koster menanggapi isu strategis seperti antrean bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Bali. Menurutnya, hal itu menjadi evaluasi penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menjaga pasokan kebutuhan dasar. “Ke depan, kita harus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” tegasnya.
Sektor transportasi juga menjadi perhatian utama lewat optimalisasi anggaran guna mempercepat integrasi moda transportasi publik, menangani titik kemacetan, dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Sementara mengenai kebijakan pengupahan, tim khusus telah ditugaskan melakukan kajian komprehensif mengombinasikan berbagai parameter pengupahan dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) agar menghasilkan penetapan upah minimum yang lebih baik bagi pekerja dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha.
Melalui jawaban ini, Pemprov Bali berkomitmen mengakomodasi masukan DPRD untuk menyempurnakan RAPBD Semesta Berencana 2027 demi melahirkan kebijakan anggaran yang efektif, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi pembangunan Bali.(kbs)