Foto: Anggota Fraksi Golkar, Agung Bagus Pratiksa Linggih, B.A. (Hons), yang akrab disapa Ajus Linggih saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali, Senin, 14 September 2026.
Denpasar, KabarBaliSatu
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali meminta Pemerintah Provinsi Bali memfokuskan anggaran dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 untuk mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat.
Permintaan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali, Senin, 14 September 2026. Pandangan umum tersebut dibacakan anggota Fraksi Golkar, Agung Bagus Pratiksa Linggih, B.A. (Hons), yang akrab disapa Ajus Linggih.
Fraksi Golkar menilai pertumbuhan ekonomi Bali yang berada di atas rata-rata nasional perlu dilihat secara lebih kritis. Sebab, pertumbuhan tersebut dinilai masih terkonsentrasi di Bali Selatan yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan menikmati kontribusi besar dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh kabupaten/kota lainnya di Bali. Ketimpangan pembangunan antardaerah pun berpotensi semakin melebar dan berdampak terhadap Gini Ratio.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat di Bali Selatan juga dinilai ikut mendorong tingginya tekanan inflasi. Kondisi ini membuat kenaikan UMP maupun UMK belum sepenuhnya mampu mengejar peningkatan harga barang dan biaya hidup masyarakat.
“Oleh karena itu, kami meminta agar kebijakan anggaran ke depan lebih fokus untuk memacu pertumbuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Barat. Langkah ini penting guna menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah setempat, menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal, sekaligus menekan laju urbanisasi ke Bali Selatan,” ujar Ajus Linggih yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali itu.
Menurut Fraksi Golkar, pemerataan pembangunan bukan hanya persoalan membagi anggaran, tetapi juga bagaimana menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali Selatan. Dengan demikian, masyarakat di Bali Timur, Utara dan Barat memiliki lebih banyak kesempatan mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan usaha di wilayahnya sendiri.
Pandangan tersebut sejalan dengan dorongan Ketua DPD Partai Golkar Bali sekaligus anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, yang dalam pernyataan terbarunya juga menekankan pentingnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali.
Demer sebelumnya meminta agar rencana pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali tidak hanya berorientasi pada masuknya investasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Bali Selatan.
Ia secara khusus mendorong agar Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat mendapat bagian dalam pengembangan ekonomi baru tersebut. Menurut Demer yang juga Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bali itu, pertumbuhan Bali saat ini masih terlalu terkonsentrasi di kawasan selatan sehingga investasi dan pembangunan harus diarahkan agar manfaat ekonominya lebih merata.
Sebelumnya, Demer juga menegaskan bahwa pengembangan PFII harus diiringi pemerataan infrastruktur agar tidak semakin memperkuat konsentrasi ekonomi di Bali Selatan. Ia menilai Bali Utara, khususnya Buleleng dan sekitarnya, memiliki potensi dikembangkan sebagai pusat logistik, industri kreatif maupun pariwisata.
Bagi Golkar, pemerataan pertumbuhan antara Bali Selatan dengan wilayah Timur, Utara dan Barat menjadi penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus mengurangi tekanan urbanisasi ke kawasan Selatan Bali. (kbs)