Foto: Ilustrasi nelayan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Denpasar, KabarBaliSatu
Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas sekaligus produksi sektor perikanan di Bali. Pemerintah Provinsi Bali pun terus memperkuat pendampingan agar nelayan semakin berdaya dan kesejahteraannya meningkat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, mengatakan penguatan sektor perikanan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting, mulai dari proses produksi hingga pemanfaatan berbagai program pendukung.
Menurut Sumardiana, bantuan dan program pemerintah bagi nelayan juga diarahkan melalui kelompok, salah satunya Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan. Pengusulan program dilakukan dari tingkat bawah dengan melibatkan penyuluh perikanan yang berada di masing-masing kabupaten.
“Di sini harus kelompok, kalau perorangan tidak bisa. Ada namanya beberapa KUB, Kelompok Usaha Bersama nelayan. Selama ini usulan itu datangnya dari bawah,” ujar Sumardiana.
Para penyuluh perikanan berperan mendampingi kelompok nelayan dalam menyusun proposal serta menyampaikan kebutuhan maupun kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan pola tersebut, aspirasi nelayan diharapkan dapat lebih cepat diteruskan kepada pemerintah.
Sumardiana mengatakan nelayan dapat mengakses pendampingan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maupun penyuluh perikanan yang berada di masing-masing kabupaten.
“Dari penyuluh itu menyampaikan dan sebagainya, sehingga keluhan-keluhan atau apa yang menjadi hambatan untuk meningkatkan produksi perikanan ini bisa segera diselesaikan,” katanya.
Pemerintah Jemput Bola Layani Nelayan
Selain memperkuat pendampingan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bali juga menerapkan pola pelayanan jemput bola. Salah satunya melalui pembukaan gerai pelayanan secara berkala di tengah masyarakat nelayan.
Gerai tersebut antara lain memberikan pelayanan berkaitan dengan dokumen kapal, termasuk buku kapal dan Pas Kecil. Dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam aspek legalitas kapal dan aktivitas nelayan.
Menurut Sumardiana, kelengkapan administrasi juga memberikan manfaat praktis bagi nelayan. Salah satunya mempermudah akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Dengan mempunyai Kartu KUSUKA atau buku kapal itu mudah mengakses BBM bersubsidi. Itu lebih penting, karena operasional tertinggi di nelayan itu adalah BBM,” jelasnya.
Tak hanya persoalan administrasi dan BBM, pemerintah juga berupaya membantu nelayan menghadapi persoalan pemasaran hasil tangkapan. Dinas Kelautan dan Perikanan Bali mengembangkan sistem informasi pasar berbasis digital melalui e-market.
Sistem tersebut diharapkan dapat membantu nelayan memperoleh informasi mengenai pasar dan harga, sekaligus memperluas akses pemasaran hasil perikanan.
Dalam pelaksanaannya, para penyuluh perikanan turut membantu nelayan mengakses sistem informasi tersebut. Dengan demikian, berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan, mulai dari pasar, BBM hingga informasi pendukung lainnya, dapat ditangani secara lebih terintegrasi.
Teknologi Bantu Nelayan Tentukan Waktu Melaut
Persoalan lain yang tidak kalah penting bagi nelayan adalah informasi cuaca dan kondisi laut. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah juga mulai mendorong pemanfaatan teknologi dalam aktivitas penangkapan ikan.
Salah satunya melalui pemberian perangkat Vessel Monitoring System (VMS). Teknologi ini membantu nelayan memantau posisi dan mendukung pengambilan keputusan terkait aktivitas melaut.
Sumardiana menyebut informasi tersebut dapat membantu nelayan menentukan waktu yang lebih tepat untuk melaut sekaligus mengarahkan pencarian ikan.
“Yang paling penting adalah cuaca. Kami juga kemarin memberikan semacam alat VMS namanya, Vessel Monitoring System. Jadi kapan saatnya melaut, kapan saatnya tidak,” ujarnya.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi tersebut memberikan keuntungan karena nelayan dapat lebih terarah ketika mencari gerombolan ikan. Dengan mengetahui posisi yang menjadi sasaran, waktu dan biaya operasional dapat ditekan.
“Begitu melaut sudah fokus ke arah bujur ini, dia ada posisi ikan. Itu juga salah satu hal yang sangat menarik bagi nelayan, sehingga meminimalisir operasional lebih besar lagi,” katanya.
Berbagai program tersebut mendapat respons positif dari nelayan. Sumardiana mengatakan kebutuhan utama nelayan selama ini relatif berkaitan dengan akses pasar, BBM, informasi serta kondisi cuaca.
Karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut menghadirkan program, tetapi juga memastikan layanan tersebut benar-benar mudah dijangkau masyarakat pesisir.
Melalui penguatan kelompok nelayan, pendampingan penyuluh, pelayanan jemput bola, digitalisasi informasi pasar hingga pemanfaatan teknologi pemantauan, Pemprov Bali berharap produktivitas perikanan terus meningkat dan pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan. (kbs)