Foto: Gubernur Koster saat membuka Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Badung, KabarBaliSatu
Langkah proaktif Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun fondasi ekonomi hijau mendapat apresiasi tinggi dari Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA). Bali dinilai memiliki kesiapan matang untuk menjadi percontohan global dalam integrasi lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Chairman ICCBA, Rob Raffael Kardinal, usai menghadiri paparan Gubernur Bali Wayan Koster dalam forum Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Rob menilai, Bali memiliki keunggulan kompetitif yang jarang dimiliki daerah lain, yakni sinergi yang kuat antara potensi alam (mangrove, padang lamun, hutan, dan pertanian organik), transisi energi terbarukan, kerangka kebijakan daerah, serta kearifan budaya masyarakatnya.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” kata Rob Raffael Kardinal.
Ia menambahkan, potensi Bali tidak terbatas pada penerbitan kredit karbon (carbon credit), tetapi juga pionir dalam skema biodiversity credit yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat tempatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, dan komunitas lokal dianggap sebagai kunci utama mewujudkan proyek yang konkret dan terukur sesuai standar internasional.
Sebagai bentuk dukungan nyata, ICCBA menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dan mempertemukan Pemprov Bali dengan berbagai mitra strategis di tingkat nasional maupun internasional.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” pungkas Rob.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa aksi iklim di Bali bukan sekadar respons terhadap perubahan iklim atau upaya pengurangan emisi semata, melainkan bagian integral dari arah pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Gubernur Koster menjelaskan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi filosofi mendasar untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala (skiritual) maupun sekala (fisikal). Dalam kerangka ini, aksi iklim dibangun di atas keseimbangan tiga pilar utama yang tak terpisahkan, yakni Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali.
Gubernur Koster memaparkan bahwa Bali saat ini telah memiliki aset iklim yang nyata di berbagai sektor untuk ditransformasikan menjadi modal ekonomi hijau, di antaranya:
Sektor Energi Terbarukan: Bali telah mengoperasikan sekitar 45 MWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpasang, didukung 17.225 unit kendaraan listrik (roda dua dan roda empat), serta 302 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Sektor Blue Carbon: Memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove (88 persen di antaranya berkategori lebat) dan 1.307 hektare padang lamun yang berpotensi dikembangkan menjadi blue carbon credit.
Sektor Karbon Pertanian: Seluas 52.909 hektare sawah atau sekitar 82 persen dari total luas sawah di Bali telah menerapkan sistem pertanian organik, yang menjadi modal penting pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Sektor Kehutanan: Memiliki kawasan hutan seluas 131.171 hektare, terdiri dari 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi yang berfungsi menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menyerap karbon.
Menurut Koster, seluruh potensi ekologis tersebut bukan sekadar angka, melainkan peluang aset ekonomi baru yang bernilai tambah bagi masyarakat sepanjang dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik (good governance), serta tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali secara resmi membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable bagi para investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, dan komunitas, yaitu: Blue Carbon, melalui optimalisasi dan pengembangan kawasan mangrove serta padang lamun, Solar Energy, melalui pembangunan PLTS skala besar dengan target tahap awal sekitar 300 MWp, yang dapat diekspansi hingga mencapai 700–1.200 MWp guna mendukung transisi energi sekaligus menciptakan renewable energy certificate dan carbon credit, dan Agricultural Carbon, melalui perluasan sistem pertanian organik dan pengembangan soil carbon.
Kendati demikian, Gubernur Koster menggarisbawahi bahwa seluruh bentuk kerja sama dan kolaborasi investasi harus berada dalam kerangka regulasi Pemprov Bali demi memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat lokal, dan memastikan manfaat ekonominya kembali ke Bali.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Gubernur Koster. (kbs)