Foto: Anggota Komisi VI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, menekankan pentingnya peran PT Angkasa Pura Indonesia sebagai agent of development dalam membangkitkan perekonomian daerah. Langkah ini dinilai krusial agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak melenceng ke arah kapitalistik yang berpotensi menyuburkan oligarki dan memperlebar tingkat ketimpangan (Gini Ratio).
Pernyataan tersebut disampaikan Demer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Rapat tersebut mengagendakan evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta penyampaian rencana kerja dan roadmap korporasi tahun 2026.
Dalam pandangannya, Demer mengingatkan bahwa penataan ekonomi nasional harus selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (human development) serta pembangunan sosial (social development).
“Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi juga dengan human development-nya, bahkan sekolah-sekolah juga dibangun yang bagus-bagus oleh Pak Prabowo. Social development juga harus dikembangkan, karena walaupun ada dinamika seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan Makan Bergizi Gratis (MBG), tujuannya agar negara kita tidak terlalu besar mengarah ke kapitalistik,” ujar Demer.
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan sosial merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, serta Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, pengelolaan ekonomi harus berada di “jalur tengah” untuk mencegah kekecewaan masyarakat akibat dominasi oligarki.
Demer yang juga Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI itu secara khusus mengapresiasi jajaran manajemen Angkasa Pura Indonesia yang mulai mengadopsi dan merangkul pelaku usaha di daerah agar mampu naik kelas, bahkan menembus standar kelas dunia (world class). Namun, ia mengingatkan agar standarisasi partisipasi daerah tetap dijaga sesuai kebutuhan pelayanan tanpa mengorbankan estetika maupun fungsi bandara.
“Kalau semuanya berpusat di Jakarta, oligarki semakin tinggi dan Gini Ratio semakin tinggi. Harapan saya lebih banyak melibatkan teman-teman di daerah,” tegas legislator asal Bali tersebut.
Menurut Demer, ketersediaan dan kualitas infrastruktur kebandarudaraan sangat menentukan kemajuan suatu daerah. Layanan dan fasilitas bandara yang prima akan melancarkan mobilitas penumpang, sekaligus memperkuat daya tarik destinasi pariwisata Indonesia di kancah internasional.
“Begitu kelancaran berjalan, itu akan semakin menjadikan destinasi di daerah-daerah, terutama destinasi pariwisata, menjadi sangat menarik. Kita mempunyai banyak sekali destinasi pariwisata di Indonesia yang bisa menjadi bagian ikonik internasional,” tambah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu.
Selain infrastruktur pariwisata, Demer menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui “hilirisasi kebijakan”. Menurutnya, konsep hilirisasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo tidak boleh terbatas pada sektor pertambangan atau penyitaan perkebunan ilegal semata, melainkan juga harus diterapkan pada kebijakan BUMN seperti Angkasa Pura untuk merangkul UMKM kelas bawah.
Langkah ini dinilai mendesak untuk merespons lonjakan angka pengangguran di tengah momentum bonus demografi. “Hilirisasi tidak hanya di tambang, Pak. Hilirisasi termasuk di kebijakan Bapak, yaitu mengangkat UMKM kelas bawah. Termasuk hilirisasi ini adalah penampung daripada tenaga kerja yang menganggur,” kata Demer di hadapan jajaran direksi PT Angkasa Pura Indonesia.
Ia menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa seluruh integrasi kebijakan ini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, serta mampu melahirkan pelaku-pelaku ekonomi baru di berbagai daerah. (kbs)