Foto: Ilustrasi potensi energi gelombang laut di Nusa Penida yang diperkirakan mampu menghasilkan sedikitnya 50 MW listrik, sebagai bagian dari upaya Bali mendorong transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus mempercepat langkah menuju kemandirian energi dengan memperbesar pemanfaatan sumber energi terbarukan. Salah satu potensi yang kini tengah dikaji adalah energi gelombang laut di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang diperkirakan mampu menghasilkan sedikitnya 50 megawatt (MW) listrik.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, riset potensi energi gelombang laut tersebut melibatkan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama sejumlah perguruan tinggi di Bali. Kajian dilakukan untuk mengukur potensi sekaligus memastikan kelayakan teknis pengembangan energi gelombang sebagai sumber listrik baru bagi Bali.
“Sekarang sudah riset di Nusa Penida. Tim dari ITB dan perguruan tinggi dari Bali ini mengenai sumber energi dari gelombang di Nusa Penida yang akan menghasilkan minimum 50 MW. Nusa Penida butuhnya sekarang ini 24 MW. Kita bisa salurkan ke darat,” ujar Koster, Minggu (30/8).
Potensi tersebut dinilai cukup besar jika dibandingkan dengan kebutuhan listrik Nusa Penida yang saat ini berada di kisaran 24 MW. Jika hasil kajian menyatakan teknologi tersebut layak dikembangkan secara komersial, listrik dari gelombang laut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan Nusa Penida, tetapi juga berpotensi disalurkan ke sistem kelistrikan Bali di daratan.
Pengembangan energi gelombang laut menjadi bagian dari strategi besar Bali dalam membangun sistem energi yang lebih mandiri sekaligus bersih. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil dan pasokan listrik dari luar Bali.
Cadangan Listrik Bali Masih Tipis
Koster menjelaskan, sistem kelistrikan Bali saat ini masih menghadapi sejumlah kerentanan. Total ketersediaan daya mencapai sekitar 1.450 MW, sementara kebutuhan listrik pada malam hari pada 2026 diperkirakan sekitar 1.300 MW.
Dengan kondisi tersebut, cadangan daya Bali hanya sekitar 150 MW. Angka ini dinilai relatif tipis jika dibandingkan dengan kebutuhan cadangan ideal untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan.
Dari total kapasitas tersebut, sekitar 1.100 MW berasal dari pembangkit yang berada di Bali. Sementara 350 MW lainnya dipasok dari Paiton, Jawa Timur, melalui kabel bawah laut Jawa-Bali.
Ketergantungan terhadap pasokan eksternal tersebut, menurut Koster, menyimpan risiko apabila terjadi gangguan pada sistem transmisi. Terlebih, sebagian pembangkit yang beroperasi di Bali masih menggunakan bahan bakar fosil.
“Kalau melihat lebih tajam lagi, energinya yang 1.450 MW ini 700 MW lebih itu berbahan bakar fosil. Batu bara, BBM, solar. Ada di Pemaron, ada di Pesanggaran, ada di Celukan Bawang. Sebagian lagi adalah gas,” katanya.
Koster juga menyoroti kerentanan kabel bawah laut yang menjadi jalur pasokan listrik dari Jawa. Kabel tersebut dapat menghadapi gangguan akibat kondisi arus laut maupun aktivitas transportasi laut yang berpotensi merusak jaringan.
Jika pasokan 350 MW dari Paiton terputus ketika pembangkit di Bali juga mengalami gangguan, tekanan terhadap sistem kelistrikan Bali akan semakin berat.
Ia bahkan mengingatkan pengalaman pemadaman listrik yang pernah berlangsung sekitar 12 jam. Saat sejumlah pembangkit di Bali bermasalah, pasokan dari Paiton harus dinaikkan melampaui kapasitas normal sehingga turut memberikan tekanan terhadap sistem.
“Kalau itu sampai putus yang tinggal 350 MW, Bali langsung gelap,” tegasnya.
Dorong Peralihan dari Energi Fosil
Untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan, Koster mendorong peningkatan kapasitas pembangkit sekaligus perubahan sumber energi secara bertahap.
Ia menyebut rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN memuat pengembangan pembangkit berbahan bakar gas secara bertahap hingga mencapai sekitar 1.550 MW pada 2032.
Namun, peningkatan kapasitas pembangkit tersebut tidak boleh kembali didominasi sumber energi fosil, terutama batu bara dan solar. Bali, kata Koster, harus memperbesar porsi energi terbarukan seperti tenaga surya, gelombang laut, panas bumi, serta sumber energi bersih lainnya.
Tenaga surya menjadi salah satu sumber energi yang mendapat perhatian besar. Bali sebelumnya memperoleh peluang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 1.000 MW dalam program PLTS 100 GW secara nasional.
Koster kemudian mendorong agar kapasitas tersebut ditingkatkan menjadi 1.500 MW dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif.
Pemprov Bali, kata dia, telah menyiapkan sekitar 320 hektare lahan di Jembrana. Sementara hasil survei di Buleleng menemukan potensi lahan lebih dari 700 hektare yang juga dapat dipertimbangkan untuk pengembangan PLTS.
“Karena saya memberi respons cepat penyediaan lahan kosong ini, lahan tidak produktif ini, Menteri ESDM langsung perintah kepada Dirut PLN, Bali jangan dibatasi kuotanya 1.000 MW. Kalau Pak Gubernur mampu menyiapkan 1.500, kasih 1.500 MW,” ungkapnya.
Koster berharap pengembangan PLTS dalam skala besar tersebut dapat sekaligus memperkuat sistem kelistrikan Bali dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.
“Kalau itu semua nyala, 1.500 itu, sudah bisa memenuhi. Udahlah yang 350 itu off. Yang minyak di Pesanggaran off. Dan di Gilimanuk off. Yang di Pemaron off. Semuanya ini bersih jadinya,” katanya.
Energi Bersih untuk Masa Depan Bali
Bagi Koster, transisi energi bukan sekadar persoalan teknis mengenai bagaimana listrik diproduksi dan didistribusikan. Kebijakan tersebut juga berkaitan erat dengan upaya menjaga lingkungan dan keberlanjutan Bali.
Arah tersebut ditempatkan dalam kerangka nilai Sad Kerthi yang menjadi bagian dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan diimplementasikan melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Filosofi tersebut menempatkan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, penggunaan energi bersih dinilai sejalan dengan upaya menjaga kualitas lingkungan sekaligus memastikan pembangunan Bali tetap berkelanjutan.
Koster menilai pembangkit berbahan bakar fosil maupun kendaraan berbahan bakar fosil turut menjadi sumber polusi udara. Pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas udara dan lingkungan Bali.
“Kebijakan saya di Bali ini sejak dilantik menjadi Gubernur, karena saya paham politik, Bali ini harus diproteksi kebutuhannya ke depan supaya tidak mudah terancam dengan risiko yang tinggi. Bali itu harus mandiri energi dan menggunakan energi bersih,” ujarnya.
Selain faktor lingkungan, pengembangan energi terbarukan juga dinilai memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi Bali. Pemanfaatan tenaga surya dan gelombang laut memungkinkan Bali mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga ketergantungan terhadap bahan bakar dari luar daerah maupun luar negeri dapat ditekan.
Menurut Koster, minyak dan batu bara masih sangat bergantung pada rantai pasok serta dinamika geopolitik. Sebaliknya, matahari dan gelombang laut merupakan sumber daya yang tersedia di wilayah Bali dan dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan aspek teknis, ekonomi, serta lingkungan.
Karena itu, menurut Koster, kebijakan transisi energi perlu terus dikomunikasikan kepada masyarakat. Publik tidak cukup hanya mengetahui listrik sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi juga perlu memahami dari mana energi tersebut berasal, bagaimana pasokannya dijamin, serta risiko yang muncul ketika ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi.
Dengan riset energi gelombang laut di Nusa Penida, pengembangan PLTS berskala besar, serta diversifikasi berbagai sumber energi terbarukan lainnya, Bali diarahkan membangun sistem energi yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. (kbs)