Foto: Bupati Satria menyerahkan bantuan sarana pascapanen berupa chest freezer kepada dua Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, pada Sabtu (18/7/2026).
Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali memperkuat daya saing nelayan lokal melalui sinergi program pusat dan daerah. Pada Sabtu (18/7/2026), Bupati Klungkung I Made Satria menyerahkan bantuan sarana pascapanen berupa chest freezer dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Bantuan yang bersumber dari APBN Tahun 2026 tersebut diserahkan langsung kepada dua Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, yaitu KUB Putra Baruna di Dusun Tegal Besar, De1sa Negari, Kecamatan Banjarangkan, dan KUB Bendega Saman Jaya di Dusun Kawan, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung. Prosesi penyerahan dilakukan di Sekretariat KUB masing-masing dengan difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung.
Dalam arahannya, Bupati I Made Satria menegaskan bahwa bantuan freezer ini bertujuan sangat strategis, yaitu menjaga mutu hasil tangkapan nelayan agar tidak cepat rusak dan terbuang sia-sia akibat penurunan kualitas.
“Tujuan utamanya mengantisipasi ikan yang belum habis terjual. Dengan freezer, mutu ikan tetap terjaga sehingga nilai jualnya tidak turun saat dijual keesokan harinya. Saya harap bantuan ini dirawat baik-baik dan benar-benar meningkatkan produktivitas kelompok,” ujar Bupati Satria.
Tidak hanya fokus pada bantuan sarana fisik dan pascapanen, Pemkab Klungkung juga menaruh perhatian besar pada penguatan jaminan sosial. Menyadari tingginya risiko pekerjaan para pencari nafkah di laut, pemerintah daerah saat ini tengah mematangkan program BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh nelayan.
“Kami ingin nelayan bekerja tenang. Karena itu perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi prioritas,” tegas Bupati Satria.
Langkah ini diperkuat oleh data dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Ni Luh Made Ariyati. Dirinya menambahkan bahwa hingga Juli 2026, sebanyak 932 nelayan Klungkung telah terdata dan masuk dalam skema fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, seluruh nelayan tersebut juga dipastikan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Sebagai langkah jangka panjang untuk kesejahteraan nelayan, Bupati Satria juga mendorong pembentukan koperasi di setiap kelompok nelayan. Menurutnya, keberadaan koperasi dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan hasil tangkapan sekaligus memangkas rantai distribusi panjang yang kerap merugikan nelayan kecil.
“Jika koperasi nelayan tumbuh, bukan hanya anggota yang sejahtera, tapi dampaknya juga ke masyarakat luas. Dinas Koperasi akan kami turunkan untuk memfasilitasi legalitas dan pembinaan,” imbuhnya.
Penyerahan bantuan dan rencana program perlindungan ini disambut positif oleh para nelayan penerima manfaat. Perwakilan kelompok menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian intensif dari pemerintah pusat maupun daerah. Bagi mereka, rencana perlindungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi suntikan motivasi besar agar dapat terus melaut dengan perasaan aman dan tenang. (kbs)