Foto: Gubernur Koster saat memberikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/9/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pencegahan tindak pidana korupsi dinilai harus berakar dari unit terkecil masyarakat, yaitu lingkungan keluarga. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pasangan suami dan istri memegang peran sentral untuk saling mengingatkan agar berbagai tekanan hidup tidak mendorong seseorang menghalalkan segala cara dan melanggar hukum.
Pesan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bertema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi” yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/9/2026). Acara tersebut turut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo.
Dalam arahannya, Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, tersebut menjelaskan bahwa dinamika dan benturan ekonomi rumah tangga sering kali menjadi pemicu awal timbulnya niat untuk berbuat curang atau koruptif.
“Sering kali hal-hal yang kurang baik, kurang sehat, muncul karena tekanan-tekanan dalam kehidupan,” ujar Koster.
Ia memaparkan, penyimpangan berpotensi terjadi ketika ekspektasi dan gaya hidup dalam rumah tangga melonjak melampaui batas kemampuan finansial keluarga.
“Mungkin istri yang berlebihan, inginnya ini itu, suami nggak mampu, akhirnya mengambil cara yang tidak bagus, atau sebaliknya. Jadi itu sering sekali terjadi,” kata Gubernur Bali dua periode tersebut.
Oleh karena itu, Koster menilai langkah pencegahan dari KPK yang menyasar lingkungan terdekat pejabat maupun ASN sangat tepat. Sistem komunikasi terbuka serta sikap saling mengontrol antara suami dan istri dianggap sebagai benteng pertahanan utama.
Selain penguatan dari sisi personal dan keluarga, Gubernur jebolan ITB Bandung ini juga membeberkan komitmen Pemprov Bali dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance), akuntabel, dan transparan melalui reformasi birokrasi. Langkah konkret yang telah ditempuh antara lain penyederhanaan organisasi perangkat daerah—menyingkas jumlahnya dari 49 menjadi 38 instansi—serta penerapan merit system dalam pengisian jabatan berbasis prestasi, kualifikasi administratif, dan kompetensi.
Koster menjamin, selama masa kepemimpinannya, proses promosi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Bali terbebas dari praktik jual beli jabatan maupun pungutan liar.
“Sepanjang saya menjadi gubernur ini nggak pernah minta-minta uang untuk mengisi jabatan. Boleh dicek yang jadi eselon II, eselon III, eselon IV, nggak pernah kami promosi minta uang,” tegasnya.
Menurut Koster, keberadaan transaksi haram dalam pengangkatan jabatan justru menjadi pintu masuk utama tindakan korupsi yang lebih besar di masa depan.
“Kalau pengisian jabatan diisi dengan cara-cara yang tidak sehat, nyogok, bayar, harus berpikir nanti dia mengembalikan uangnya dari mana?” tambahnya.
Sebagai pendukung, Pemprov Bali juga memperketat aturan perjalanan dinas serta memperluas digitalisasi pelayanan publik guna menutup celah penyimpangan. Meski begitu, Koster menggarisbawahi bahwa pembenahan sistem digital dan regulasi tidak akan ada artinya tanpa dibentengi oleh ketahanan moral para pelaksananya.
“Sebagus apa pun sistem, kalau orangnya tidak berintegritas, segala hal bisa terjadi. Di situlah saya kira peran keluarga, suami-istri itu saling mengingatkan,” pungkas Koster.
Mengakhiri penyampaiannya, Koster mengapresiasi jajaran KPK RI atas penyelenggaraan Bimtek ini dan meminta seluruh peserta mengikutinya secara disiplin hingga usai agar nilai-nilai integritas yang didapat dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung terciptanya birokrasi Bali yang bersih dan bebas dari korupsi. (kbs)