Foto: Wali Kota Jaya Negara mengikuti pelaksanaan verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 (PLE 2026) secara virtual melalui zoom meeting dari Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (2/11).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Kota Denpasar mengikuti pelaksanaan verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 (PLE 2026) secara virtual melalui zoom meeting dari Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (2/11). Langkah ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi untuk mengukur komitmen dan implementasi kebijakan pembangunan responsif gender di Kota Denpasar.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, serta jajaran Tim Pokja PUG Kota Denpasar.
Verifikasi lapangan ini bertujuan untuk menilai berbagai aspek penyelenggaraan PUG, mulai dari kebijakan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, hingga pelaksanaan program dan inovasi daerah.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan bahwa kendati verifikasi dilaksanakan secara daring, hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat, antusiasme, serta semangat Pemkot Denpasar dalam memaparkan karya nyata pembangunan responsif gender.
Jaya Negara menekankan bahwa PUG bukan sekadar program atau kegiatan, melainkan strategi pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, hingga evaluasi.
“Komitmen kami di Kota Denpasar sudah sangat jelas, bahwa seluruh aspek pembangunan harus dapat dirasakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia maupun kelompok rentan lainnya. Pembangunan harus memberikan manfaat secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat,” ujar Jaya Negara.
Ia menambahkan, dalam proses evaluasi tahun ini, seluruh instrumen yang mencakup tiga indikator utama revitalisasi PUG yakni pelembagaan PUG, pelaksanaan PUG, dan inovasi, telah diisi dan diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia.
Namun, Jaya Negara menegaskan capaian administrasi dan dokumen harus selaras dengan implementasi nyata di lapangan. Guna memastikan percepatan tersebut, Pemkot Denpasar terus menggerakkan sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
“Untuk memastikan percepatan Pengarusutamaan Gender berjalan secara nyata, kami terus memperkuat sinergi pentahelix. Kami ingin memastikan bahwa keadilan gender bukan hanya berbicara mengenai kesetaraan peran, tetapi juga pemenuhan kebutuhan yang berkeadilan gender,” tambahnya.
Implementasi PUG di Kota Denpasar juga didorong hingga tingkat akar rumput. Sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), desa dan kelurahan diposisikan sebagai lokus strategis melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang berpegang pada prinsip No One Left Behind (tidak seorang pun tertinggal).
Jaya Negara memastikan seluruh Tim Pokja PUG Kota Denpasar bersama para pemangku kepentingan hadir untuk berdiskusi dan memberikan klarifikasi terhadap dokumen serta inovasi yang dijalankan.
“Kami sangat terbuka terhadap saran, masukan, dan arahan dari tim verifikator demi menyempurnakan kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar ke depan. Harapan kami, proses verifikasi ini dapat berjalan lancar, menghasilkan penilaian yang objektif, serta menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Prita Ismayani Sriwidyarti, mengapresiasi partisipasi dan komitmen Pemkot Denpasar beserta seluruh perangkat daerah dalam menyampaikan data serta perkembangan PUG.
Prita menjelaskan bahwa verifikasi lapangan secara daring ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran dan kegiatan, namun tetap diharapkan berjalan optimal melalui pendalaman data. Menurutnya, informasi dari pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai kemajuan, tantangan, dan upaya PUG.
“Melalui verifikasi lapangan ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kebijakan, kelembagaan, serta capaian Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar. Kami juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan serta data pendukung yang relevan, termasuk tantangan dan perbaikan yang telah dilakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil evaluasi ini akan menjadi landasan bagi daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Apresiasi senada disampaikan Tim Verifikator, Galuh Sekar. Ia memuji kesiapan dan pemahaman Pemkot Denpasar yang tercermin dari kemampuan perangkat daerah dalam memberikan pemaparan secara jelas, tegas, dan kompeten.
“Dari pemaparan yang kami ikuti, Kota Denpasar sudah sangat memahami pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Seluruh perangkat daerah juga terlihat sangat kompeten dan tegas dalam memberikan penjelasan. Dengan kesiapan dan pemahaman yang ditunjukkan, kami berharap hasil evaluasi Kota Denpasar tahun ini dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Galuh Sekar. (kbs)