Foto: Bupati Klungkung I Made Satria saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).
Surabaya, KabarBaliSatu
Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti para kepala daerah dari berbagai wilayah. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas guna mencegah berbagai bentuk tindak pidana korupsi.
Dalam pelaksanaannya, rakor membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pemetaan risiko pada sektor-sektor strategis pemerintahan daerah, penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan, peningkatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, hingga penegasan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang menjunjung tinggi integritas.
Bupati I Made Satria menyambut positif penyelenggaraan rakor tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan sistem pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak dini.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam rakor tersebut. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera melakukan langkah-langkah mitigasi risiko serta memperkuat sistem pengawasan internal secara berkelanjutan.
“Keikutsertaan dalam rakor ini merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Saya mengajak seluruh OPD untuk menindaklanjuti setiap poin penting terkait pencegahan risiko serta terus memperkuat pengawasan internal. Pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi bentuk kepatuhan administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Satria. (kbs)