Foto: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, pada Selasa (10/02/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penerapan Ekonomi Kerthi Bali merupakan fondasi utama untuk mewujudkan Bali yang berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan. Penegasan itu disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/02/2026).
Menurut Koster, arah pembangunan ekonomi Bali harus berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal warisan leluhur dan dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.
“Di hulu, pemerintah membuat regulasi yang memihak IKM dan koperasi lokal sebagai penggerak ekonomi Bali. Di hilir, dipastikan mereka menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat membeli produk lokal. Perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat kita benar-benar berdikari,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya strategi ekonomi yang terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, dan koperasi disebutnya sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah yang harus terus diperkuat.
“Ekonomi Kerthi Bali harus dipelajari dan dijalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuh Gubernur jebolan ITB tersebut.
Secara makro, perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,58 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen, sementara terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali justru mencatat deflasi 0,34 persen. Angka ini menunjukkan tekanan harga relatif terkendali, meski tetap memerlukan penguatan sinergi TPID guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Koster menegaskan, capaian tersebut bukan semata-mata ditopang faktor alam seperti daerah penghasil tambang, melainkan hasil kerja kolektif seluruh pelaku ekonomi—mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif.
Dalam konteks pengendalian inflasi, sektor pangan masih menjadi faktor dominan pembentuk inflasi di Bali. Karena itu, penguatan kedaulatan pangan menjadi agenda strategis melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, dan kelancaran distribusi.
Pemprov Bali, lanjutnya, konsisten mendorong penggunaan produk lokal melalui implementasi Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Kebijakan ini dinilai efektif menggerakkan ekonomi lokal, seperti yang terlihat pada kebangkitan perajin dan pedagang kain endek Bali.
Koster juga menyoroti pentingnya stabilitas politik, keamanan, dan sosial sebagai modal utama menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bali tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, meskipun sangat bergantung pada sektor pariwisata yang berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDRB.
Stabilnya pergerakan wisatawan domestik dan internasional menjadi penopang utama ekonomi daerah. Namun, ia menegaskan bahwa penguatan sektor produktif lokal tetap menjadi prioritas agar struktur ekonomi Bali lebih tangguh.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyampaikan inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, meskipun terdapat volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis.
Karena itu, sinergi TPID melalui strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—perlu diperkuat, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Bank Indonesia juga mengapresiasi langkah Pemprov Bali dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi pengelolaan keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan pengendalian inflasi di Bali sangat terkait dengan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi. Karena itu, diperlukan peningkatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta pengendalian distribusi melalui kerja sama antardaerah.
Bapanas mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha untuk memastikan pasokan cukup, harga stabil, dan distribusi lancar—terutama menjelang hari besar keagamaan.
Dengan fondasi Ekonomi Kerthi Bali dan penguatan kedaulatan pangan, Pemerintah Provinsi Bali optimistis mampu menjaga stabilitas harga sekaligus membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. (kbs)