Foto: Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menerima audiensi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, David Rudiyanto di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (25/6/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Kota Denpasar menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka mempelajari penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (25/6/2026), dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, David Rudiyanto, bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir. Rombongan diterima langsung Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, beserta jajaran perangkat daerah terkait.
David Rudiyanto mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai penerapan skema KPBU yang saat ini tengah dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar. Pihaknya ingin memahami berbagai pertimbangan yang digunakan dalam memilih KPBU dibandingkan opsi pembiayaan lain, termasuk pinjaman daerah.
Selain itu, rombongan Kabupaten Magelang juga menggali informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi KPBU, langkah mitigasi yang dilakukan, hingga pola koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kami ingin belajar dari pengalaman Kota Denpasar sehingga ke depan dapat menjadi referensi untuk diterapkan di Kabupaten Magelang,” ujar David.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menjelaskan bahwa pemanfaatan skema KPBU dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan strategis. Salah satunya ketika suatu proyek membutuhkan investasi besar yang sulit dibiayai secara penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, KPBU juga menjadi pilihan ketika proyek memerlukan pengelolaan jangka panjang, memiliki risiko yang lebih efektif ditangani oleh badan usaha, serta berpotensi menghasilkan pendapatan atau pembayaran layanan secara berkelanjutan.
“Selain itu, KPBU dipilih apabila berdasarkan perhitungan biaya sepanjang siklus proyek atau life cycle cost dinilai lebih efisien dibandingkan skema pembiayaan lainnya,” jelas Eddy Mulya.
Ia mengungkapkan, saat ini Pemerintah Kota Denpasar tengah mempersiapkan dua proyek strategis yang direncanakan menggunakan skema KPBU. Kedua proyek tersebut adalah Pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ) serta Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya.
Lebih lanjut, Eddy Mulya menjelaskan bahwa pinjaman daerah umumnya lebih cocok diterapkan pada proyek yang relatif sederhana dan dapat dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Sementara proyek dengan kebutuhan investasi besar, teknologi khusus, standar layanan tertentu, pengelolaan jangka panjang, dan pembagian risiko lebih tepat menggunakan skema KPBU.
Dalam pemaparannya, Eddy Mulya juga menyampaikan bahwa simpul atau pusat koordinasi KPBU di Kota Denpasar berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda. Hingga saat ini, koordinasi antar perangkat daerah yang tergabung dalam kelompok kerja KPBU berjalan aktif dan sinergis.
Pemerintah Kota Denpasar berharap kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi sarana berbagi pengalaman dan pengetahuan, tetapi juga mempererat kerja sama antardaerah dalam mengembangkan model pembiayaan yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (kbs)