Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara guna mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep “One Island, One Management” atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dan Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana dalam acara Gala Dinner Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026) malam.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, pertemuan itu menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
Koster menjelaskan, tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali selama ini berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengalaman yang diperolehnya saat terlibat dalam pengelolaan APBN di Badan Anggaran DPR RI turut menjadi dasar dalam membangun budaya kerja yang tertib administrasi dan taat regulasi.
Ia menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan untuk bekerja berdasarkan fakta, mengikuti ketentuan yang berlaku, serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.
“Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau di ukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut – turut, 12 kali,” ujarnya seraya mengatakan raihan opini WTP ini harus betul – betul riil berkualitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.
Pada kesempatan tersebut, Koster juga menekankan pentingnya pembangunan Bali yang dilakukan secara terpadu. Menurutnya, karakteristik Pulau Bali yang relatif kecil menuntut adanya kesamaan arah dan tata kelola pembangunan di seluruh wilayah.
Sebagai implementasinya, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan konsep “One Island, One Management” dengan pendekatan Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai tantangan pembangunan Bali ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada pencapaian prestasi administratif, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, konsep “One Island, One Management” yang digagas Gubernur Wayan Koster merupakan pendekatan yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Bali.
Ia menegaskan, keberhasilan konsep tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam menciptakan pengelolaan keuangan negara yang tertib administrasi dan mendukung lahirnya kebijakan publik yang berkelanjutan.
“Sinergi Bapak/Ibu semua, sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali kedepan,” tutupnya. (kbs)