Foto: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara (kiri) menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025 saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Kota Denpasar kembali mencatat capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6/2026), Kota Denpasar resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Bali sekaligus meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan LHP tersebut dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede. Capaian ini menegaskan konsistensi Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator penting, mulai dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga efektivitas sistem pengendalian intern.
Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK. “Harapannya, pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga opini WTP yang diraih benar-benar berkualitas,” ujarnya.
Menanggapi capaian tersebut, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang didampingi Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas arahan dan pendampingan yang diberikan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah serta DPRD Kota Denpasar atas sinergi yang terbangun.
Jaya Negara menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar siap mendukung penuh proses pemeriksaan rutin BPK RI sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menginstruksikan seluruh OPD untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang keuangan. Kami juga akan menindaklanjuti catatan dari BPK sebagai bagian dari perbaikan internal,” ujarnya. Ia berharap pengelolaan keuangan yang semakin baik dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, turut memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah di Bali, termasuk kabupaten/kota yang berhasil menjaga kualitas pengelolaan keuangan.
Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK agar pengelolaan anggaran tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga efektif, efisien, dan tepat sasaran. “Yang utama adalah dampaknya bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Agenda tingkat Provinsi Bali ini turut dihadiri pimpinan DPRD Provinsi Bali, jajaran BPK RI, Forkopimda, anggota DPD RI, para kepala daerah, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Bali, yang menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (kbs)