Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa masa depan Bali hanya dapat dibangun melalui kolaborasi yang kuat antarwilayah. Karena itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta mengesampingkan ego sektoral serta mengedepankan semangat gotong royong dalam menjalankan pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6). Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
Menurut Koster, rakor digelar untuk membangun kesamaan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara terpadu demi mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.
Ia menilai sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
Pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lanjutnya, juga menunjukkan hasil yang positif baik dalam program jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Berbagai capaian tersebut tercermin dari penghargaan yang diraih Bali di tingkat nasional.
Koster menyebut Bali menjadi provinsi terbaik di wilayah Jawa-Bali dalam penanganan inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bali juga menempati peringkat pertama dalam penurunan angka kemiskinan dan stunting. Sementara itu, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan masuk sebagai tiga kabupaten terbaik, sedangkan Kota Denpasar dinobatkan sebagai kota terbaik. Dalam pengendalian inflasi, Bali kembali mencatatkan prestasi sebagai daerah terbaik.
“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Koster memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 tercatat sebesar 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis dinilai perlu terus diperkuat, mulai dari pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, hingga sektor akomodasi dan makan minum.
Ia juga mengapresiasi seluruh bupati dan wali kota yang dinilai telah memahami persoalan di wilayah masing-masing sekaligus menyiapkan solusi berbasis data.
“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.
Menurut Koster, keberhasilan pembangunan Bali sangat bergantung pada kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan harus bertumpu pada penguatan sektor unggulan di masing-masing daerah agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.
Selain itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD guna meningkatkan perputaran uang di masyarakat, terutama menjelang triwulan ketiga tahun anggaran. Koordinasi rutin antarperangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga dinilai penting untuk memperkuat upaya penurunan kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan stunting.
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, Koster mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif.
Menurutnya, semakin banyak ruang yang mempertemukan produsen dan konsumen, semakin cepat pula upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan.
“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan tetap dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan mulai 2026. Ia menekankan bahwa seluruh pembangunan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas Bali secara keseluruhan.
“Jika satu kabupaten/kota kena masalah hingga ramai di media, yang kena adalah Bali, yang rugi kita semua, bukan hanya satu kabipaten/kota,” tegasnya.
Gubernur juga menginstruksikan agar pengendalian alih fungsi lahan diperketat, terutama pada lahan hijau dan lahan pertanian produktif. Selain itu, perizinan pembangunan hotel dan restoran diminta dilakukan secara lebih selektif, kecuali untuk kebutuhan hunian masyarakat.
Dalam upaya memperkuat penggunaan produk lokal, Koster meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dioptimalkan dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Langkah ini diharapkan mampu memperluas penyerapan produk lokal oleh hotel dan restoran di Badung, Denpasar, maupun Gianyar.
Menutup arahannya, Koster meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan menyelaraskan berbagai program pembangunan.
“Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” pungkasnya.
Dalam rakor tersebut, seluruh bupati dan wali kota se-Bali turut memaparkan kondisi terkini daerah masing-masing, khususnya terkait perkembangan angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, berbagai indikator menunjukkan tren positif berkat program-program yang telah dijalankan pemerintah daerah.
Meski demikian, para kepala daerah menilai masih diperlukan dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Bali guna mempercepat pemerataan pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan skema transfer anggaran dan kerja sama antardaerah, terutama melalui dukungan dari daerah dengan kapasitas fiskal lebih besar seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar.
Menanggapi hal tersebut, Koster kembali menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilandasi semangat kebersamaan dan gotong royong.
Menurutnya, tidak boleh ada lagi sekat kepentingan wilayah karena kemajuan Bali merupakan tanggung jawab bersama.
“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya. (kbs)