Foto: Suasana Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Moratorium Pendirian Perguruan Tinggi di Bali Selatan Dialihkan ke Kabupaten Karangasem dan Jembrana” yang digelar DPD Partai Golkar Bali pada Minggu (5/4/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendorong langkah tegas berupa moratorium pendirian perguruan tinggi baru di Bali Selatan. Kebijakan ini tak hanya menyasar penghentian kampus baru, tetapi juga pembatasan pembukaan kelas dan program studi baru di kawasan tersebut.
Menurut Demer, kebijakan ini merupakan strategi penting untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan tinggi sekaligus mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali Selatan.
“Ketika pembangunan kampus di Bali Selatan dibatasi dan diarahkan ke daerah seperti Karangasem, Klungkung, atau Jembrana, maka akan muncul geliat ekonomi baru di wilayah tersebut,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Moratorium Pendirian Perguruan Tinggi di Bali Selatan Dialihkan ke Kabupaten Karangasem dan Jembrana, Minggu (5/4/2026).
Ia menegaskan, kehadiran perguruan tinggi bukan sekadar fasilitas pendidikan, melainkan juga motor penggerak ekonomi. Aktivitas mahasiswa akan menciptakan permintaan terhadap hunian, kuliner, hingga jasa lainnya—yang pada akhirnya menghidupkan UMKM dan membuka lapangan kerja baru.
Demer juga mengingatkan, Bali pernah memiliki preseden kebijakan serupa. Pada era 1990-an, moratorium pembangunan akomodasi pariwisata di Bali Selatan justru melahirkan destinasi baru di daerah lain. Kawasan seperti Candidasa dan Amed di Karangasem, hingga Lovina di Buleleng berkembang pesat dan menjadi simpul ekonomi baru.
“Moratorium saat itu terbukti berhasil menghadirkan pemerataan. Hal yang sama bisa kita terapkan di sektor pendidikan,” tegas tegas Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Bali itu.
Lebih jauh, Demer menyoroti kondisi Bali Selatan yang kini mengalami tekanan akibat penumpukan aktivitas, mulai dari pariwisata hingga pendidikan. Ia menilai, jika moratorium sektor pariwisata sulit diberlakukan kembali, maka sektor pendidikan tinggi bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai beban tersebut.
Ia juga menyinggung tingginya minat mahasiswa dari luar Bali, seperti dari NTB dan NTT, yang sebagian besar terkonsentrasi di Bali Selatan. Kondisi ini turut memicu berbagai persoalan, mulai dari kepadatan penduduk, kebutuhan hunian, hingga kemacetan.
“Kalau kampus diarahkan ke wilayah timur, utara, dan barat Bali, maka ekonomi di sana akan hidup. Kos-kosan tumbuh, kuliner berkembang, dan perputaran ekonomi meningkat,” jelas politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.
Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu menilai, jika pertumbuhan kampus dibiarkan sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, maka ketimpangan akan semakin melebar. Bali Selatan akan terus terbebani, sementara daerah lain tertinggal.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan Bali berjalan autopilot. Tujuan utama adalah pemerataan dan keadilan. Moratorium ini adalah salah satu instrumen untuk mencapainya,” tegas wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu.
Ia pun mengingatkan, kegagalan menghadirkan pemerataan bukan sekadar persoalan kebijakan, tetapi juga berpotensi menjadi catatan dan dosa sejarah bagi para pemimpin.
“Ketika keadilan tidak terpenuhi, itu menjadi dosa sejarah bagi mereka yang punya kewenangan namun tidak mengambil keputusan yang tepat,” pungkas Demer.
FGD di Golkar Bali ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, pakar pendidikan, hingga para kader dan legislator Golkar di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, yang akrab disapa Guru Pandu, turut menyuarakan kegelisahan daerahnya. Ia menegaskan bahwa Karangasem hingga kini belum memiliki perguruan tinggi negeri dan hanya ditopang satu perguruan tinggi swasta.
“Kami merasa seperti dianaktirikan dalam akses pendidikan tinggi,” ujarnya lugas dengan nada suara bergetar.
Diskusi semakin berbobot dengan kehadiran Kepala LLDikti Wilayah VIII, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII, Dr. Ir. I Gusti Lanang Bagus Eratodi, S.T., M.T., IPU, ASEAN.Eng, serta sejumlah pimpinan kampus ternama di Bali. Di antaranya Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., Rektor Primakara University Dr. Made Artana, S.Kom., M.M., Rektor Universitas Warmadewa (Unwar) Prof. Dr. Ir I Gde Suranaya Pandit, M.P., dan Wakil Rektor Bidang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Institut Seni Indonesia (ISI) Bali Prof. Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum. FGD yang berlangsung hangat penuh ide dan gagasan visioner ini dipandu moderator Prof.Dr. Drs. I Nengah Dasi Astawa, M.Si.
Melalui forum ini, Golkar Bali berupaya mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebuah langkah yang diharapkan menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan sumber daya manusia di seluruh Bali, bukan hanya di pusat, tetapi juga hingga ke pinggiran.
Dalam forum FGD ini sejumlah perguruan tinggi di Bali menyatakan komitmennya untuk membangun Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Kabupaten Karangasem dan daerah lain di luar Bali Selatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi di Bali, yang selama ini dinilai masih terpusat di wilayah Bali Selatan. (kbs)