Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat mengikuti dialog publik dan diskusi bertajuk “Sang Pewahyu Rakyat” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) di Auditorium Widya Sabha Unud, Bukit Jimbaran, Rabu (18/2/2026).
Badung, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus menempatkan budaya sebagai haluan pembangunan Bali, sekaligus memperkuat kebijakan tata ruang guna mengendalikan alih fungsi lahan. Ia juga menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan terkait implementasi OSS agar tetap sejalan dengan regulasi daerah dan kepentingan masyarakat adat.
Hal itu ditegaskan Gubernur Koster dalam dialog publik dan diskusi bertajuk “Sang Pewahyu Rakyat” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) di Auditorium Widya Sabha Unud, Bukit Jimbaran, Rabu (18/2/2026) yang mempertemukan mahasiswa dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam diskusi terbuka dan kritis.
Diskusi difokuskan pada evaluasi satu tahun kepemimpinan Gubernur Bali, dengan menelisik tantangan strategis pembangunan daerah dari berbagai perspektif keilmuan.
Kegiatan ini diinisiasi Presiden BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa sebagai wujud komitmen mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik secara objektif, akademik, dan konstruktif. Ia menegaskan, mahasiswa tidak boleh sekadar menjadi penonton kebijakan, melainkan aktor intelektual yang bertanggung jawab menjaga marwah pembangunan Bali.
“Forum ini bukan agenda seremonial. Ini adalah ruang dialektika, tempat bertemunya gagasan, kritik, dan solusi. Bali menghadapi tantangan kompleks, mulai dari lingkungan, tata kelola pariwisata, kesejahteraan masyarakat, hingga isu sosial, budaya, dan pendidikan,” ujarnya.
Ia berharap diskusi publik tersebut menjadi titik awal kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dan mahasiswa. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat lahir dari keterbukaan terhadap kritik dan keberanian berdialog. Universitas Udayana, kata dia, siap menjadi ruang intelektual yang konstruktif dalam merumuskan arah kebijakan Bali ke depan.
Diskusi menghadirkan tiga panelis dari kalangan akademisi. Panelis pertama, I Wayan Arma Suryadarma, menegaskan bahwa budaya Bali tidak boleh direduksi semata sebagai komoditas ekonomi. Ia mendorong kebijakan afirmatif yang menjaga nilai sakral, sistem adat, serta keberlanjutan tradisi agar budaya benar-benar menjadi ruh pembangunan, bukan sekadar ornamen pariwisata.
Panelis kedua, I Putu Sudiarta, Dekan Fakultas Pertanian Unud, mengulas masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif. Fenomena ini, menurutnya, mengancam ketahanan pangan, keseimbangan ekologis, keberlanjutan sistem subak, hingga struktur sosial masyarakat agraris. Ia mendorong penguatan pengawasan tata ruang dan konsistensi penegakan regulasi perizinan.
Sementara panelis ketiga, Putu Arya Sumertha Yasa, Dekan Fakultas Hukum Unud, menyoroti implementasi sistem Online Single Submission (OSS). Ia menilai terdapat potensi disharmoni antara penyederhanaan perizinan nasional dengan karakteristik hukum adat, tata ruang desa adat, dan prinsip otonomi daerah di Bali. Harmonisasi regulasi dinilai krusial agar kemudahan investasi tidak menggerus kearifan lokal dan kepastian hukum.
Sementara mengenai pembangunan PKB di Kabupaten Klungkung yang disebut stagnan sekitar 1,5 tahun, Gubernur Koster menegaskan proyek tersebut akan kembali berjalan pada 2026. Pembangunan infrastruktur kebudayaan ini disebut sebagai bagian penting dari penguatan ekosistem budaya Bali, sehingga penyelesaiannya menjadi prioritas agenda pembangunan ke depan.
Diskusi berlangsung dinamis dan substantif, memperlihatkan interaksi langsung antara pemegang kebijakan dan komunitas akademik dalam semangat demokrasi partisipatif.
Forum Sang Pewahyu Rakyat pun menjadi penanda kuatnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam merawat demokrasi dan mengawal masa depan Bali yang berkeadilan dan berkelanjutan. (kbs)