Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer) yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali mendorong kebijakan dan insentif khusus untuk membantu UMKM.
Denpasar, KabarBaliSatu
Kenaikan harga plastik akibat gejolak global imbas perang Amerika Serikat dan Iran mulai terasa hingga ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih, angkat suara dan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meredam dampaknya.
Politisi yang akrab disapa Demer itu menilai lonjakan harga plastik tidak bisa dilepaskan dari konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan tersebut mendorong kenaikan harga minyak global—bahan baku utama industri plastik—yang kemudian merambat ke berbagai sektor, termasuk produksi barang kebutuhan sehari-hari.
“Ini pasti berdampak luas. Hampir semua sektor mengalami tekanan, terutama UMKM yang paling rentan,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara importir energi berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan di tengah situasi global yang tidak menentu. Meski begitu, Demer yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali itu mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya menjaga stabilitas, termasuk dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi seperti solar dan premium.
Langkah tersebut dinilai cukup efektif menahan laju kenaikan biaya logistik, sehingga tidak semakin membebani pelaku usaha kecil. Namun, Demer menegaskan bahwa itu belum cukup.
Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu mendorong adanya kebijakan tambahan berupa insentif khusus bagi UMKM, seperti keringanan bunga kredit, restrukturisasi pinjaman, hingga penundaan cicilan—terutama untuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“UMKM butuh ruang bernapas. Kalau tekanan biaya terus naik tanpa ada bantuan, daya beli masyarakat bisa ikut tergerus dan memicu inflasi,” tegas Demer yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali itu.
Di sisi lain, ia optimistis pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah strategis untuk meredam dampak krisis global. Salah satunya melalui penguatan kebijakan energi dalam negeri, termasuk program Domestic Market Obligation (DMO) serta peningkatan pemanfaatan minyak kelapa sawit (CPO).
Demer menjelaskan, kebijakan pencampuran bahan bakar berbasis CPO hingga 50 persen atau B50 menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, langkah ini juga diyakini berdampak positif bagi petani sawit dan sektor logistik.
“Kalau kita bisa kurangi impor solar, itu artinya biaya logistik bisa tetap terkendali. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga di masyarakat,” ujar wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu.
Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri, khususnya berbasis CPO, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi.
Mengakhiri pernyataannya, Demer berharap pemerintah segera merumuskan kebijakan konkret yang bisa diakses pelaku UMKM di daerah, termasuk di Bali. Ia yakin, jika situasi global semakin memburuk, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan khusus untuk melindungi sektor usaha kecil.
“Kita tidak bisa mengendalikan perang, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya. Negara harus hadir memastikan UMKM tetap bertahan,” pungkas politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu. (kbs)