Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menandatangani nota kesepahaman strategis dengan Agus Andrianto terkait optimalisasi tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang keimigrasian, di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026).
Jakarta, KabarBaliSatu
Wayan Koster bersama Wayan Adi Arnawa menandatangani nota kesepahaman strategis dengan Agus Andrianto terkait optimalisasi tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang keimigrasian.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung dalam rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 yang digelar di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026).
Bagi Bali, kerja sama ini bukan sekadar formalitas. Di tengah tingginya arus wisatawan mancanegara, penguatan sistem keimigrasian menjadi kebutuhan mendesak. Nota kesepahaman ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan keimigrasian sekaligus memperketat pengawasan terhadap keluar masuknya warga negara asing.
Dalam sambutannya, Agus Andrianto menegaskan bahwa kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi program kerja di lapangan. Namun ia mengingatkan, keberhasilan kerja sama tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga integritas.
“Sehebat apa pun kolaborasi yang dibangun, tidak akan berarti tanpa fondasi integritas. Sinergi ini harus terwujud dalam kerja nyata,” tegasnya.
Tak hanya dengan Bali, pada momentum yang sama Kementerian Imipas juga menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak strategis lainnya, termasuk kementerian dan organisasi nasional.
Lebih jauh, Agus mengajak seluruh jajaran untuk melakukan refleksi menyeluruh dalam momentum peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan. Ia menekankan pentingnya melihat kembali capaian, kekurangan, dan peluang kontribusi pemasyarakatan dalam pembangunan nasional.
“Hari ini kita tidak hanya merayakan, tetapi juga mengevaluasi. Apa yang sudah kita capai, apa yang belum, dan bagaimana pemasyarakatan bisa menjadi bagian integral dari pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perubahan paradigma dalam pembinaan warga binaan. Menurutnya, warga binaan tidak lagi boleh dipandang sebagai objek semata, melainkan harus didorong menjadi subjek yang produktif dan berdaya guna.
Salah satu fokus utama yang diangkat adalah integrasi program pembinaan dengan ketahanan pangan nasional. Melalui pendekatan ini, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menjadi ruang produktif yang memberi kontribusi nyata bagi negara.
“Di balik tembok pemasyarakatan, tersimpan potensi besar. Tugas kita adalah membuka ruang agar potensi itu tumbuh dan memberi manfaat,” imbuhnya.
Acara yang mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” ini turut dihadiri Yusril Ihza Mahendra dan Saifullah Yusuf. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I).
Dengan langkah ini, Bali menunjukkan keseriusannya menjaga keseimbangan antara pariwisata dan kedaulatan hukum—dua hal yang kian tak terpisahkan di tengah dinamika global. (kbs)