Foto: Gubernur Bali Wayan Koster.
Denpasar, KabarBaliSatu
Di tengah kritik yang menilai arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali 2026 terlalu bertumpu pada pembangunan fisik, Gubernur Bali Wayan Koster angkat suara. Ia menegaskan, APBD bukan sekadar laporan angka di atas kertas, melainkan instrumen yang wajib menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“APBD tidak boleh berhenti di angka pertumbuhan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Koster, dengan nada tegas di Denpasar, Sabtu 28 Maret 2026.
Menurutnya, narasi yang menyederhanakan APBD hanya sebagai proyek fisik adalah cara pandang yang keliru. Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, justru sedang mendorong keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM dan ekonomi desa yang selama ini menjadi tulang punggung Bali di tingkat bawah.
Koster memaparkan, strategi APBD 2026 diarahkan untuk menggerakkan ekonomi dari bawah. Program pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi desa disebut sebagai prioritas utama. “Kita ingin uang berputar di masyarakat lokal. Itu kuncinya,” katanya.
Ia tidak menampik bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Namun, proyek-proyek tersebut disebutnya bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan ekonomi Bali dalam jangka panjang.
“Infrastruktur itu alat, bukan tujuan. Tujuannya tetap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Koster juga menyinggung kritik publik sebagai bagian dari dinamika yang sehat. Namun ia mengingatkan agar kritik tidak terjebak pada asumsi yang menyederhanakan kebijakan.
“Kalau hanya melihat dari satu sisi, kesimpulannya pasti bias. APBD ini dirancang dengan pendekatan menyeluruh,” ujarnya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, melainkan seberapa jauh kebijakan mampu menjangkau masyarakat di lapisan bawah. “APBD harus bekerja untuk masyarakat. Itu prinsip yang kami pegang,” kata Koster.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terlihat megah di permukaan, tetapi juga terasa hingga ke dapur-dapur warga. Sebuah pesan yang sekaligus menjadi jawaban atas kritik APBD Bali 2026. (kbs)