Foto: Ilustrasi Ketua DPD Partai Golkar Bali yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih (Demer) mendorong kesejahteraan petani di Bali melalui pemberian insentif kepada petani yang lahannya masuk didalam Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketua DPD Partai Golkar Bali yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendorong pemerintah agar memberikan kompensasi khusus kepada para petani yang lahannya masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Menurut Demer, kebijakan perlindungan lahan sawah tidak cukup hanya sebatas melarang alih fungsi lahan atau membebaskan pajak. Pemerintah, kata dia, harus menghadirkan rasa keadilan bagi petani yang kehilangan peluang ekonomi karena lahannya tidak bisa dijual atau dikembangkan.
“Kalau sawah mereka dilindungi demi kepentingan Bali dan pariwisata, maka petaninya juga harus disejahterakan,” tegas Demer.
Demer mengusulkan agar dana kompensasi tersebut diambil dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) selection PHR dari Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar yang selama ini menjadi daerah penyumbang terbesar sektor pariwisata Bali. Menurutnya, industri pariwisata menikmati manfaat langsung dari bentang alam persawahan yang menjadi daya tarik wisata Bali.
Ia menilai sawah bukan sekadar lahan pertanian, tetapi juga bagian dari wajah pariwisata Pulau Dewata. Pemandangan hamparan sawah selama ini menjadi nilai jual restoran, vila, hotel hingga destinasi wisata.
“Pariwisata Bali juga hidup dari pemandangan sawah. Hotel dan vila menjual panorama itu kepada wisatawan. Jadi petani juga harus mendapat manfaat,” ujarnya.
Politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu bahkan mengusulkan agar kompensasi diberikan hingga tiga kali lipat dari hasil panen petani. Jika seorang petani memperoleh Rp10 juta dari hasil panen, maka pemerintah dinilai perlu memberikan tambahan insentif hingga Rp30 juta agar petani tetap mempertahankan sawahnya.
Menurut Demer, tanpa kompensasi yang layak, kebijakan LSD berpotensi memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat. Ia menggambarkan situasi ketika dua petani hanya dipisahkan jalan setapak atau “jelinjingan”, namun memiliki nasib berbeda karena satu lahan masuk LSD dan satu lainnya bebas dibangun.
“Di sebelahnya vila-vila dibangun, harga tanah naik tinggi. Sementara petani dengan LSD diminta tetap mempertahankan sawahnya tanpa kompensasi yang memadai. Itu tidak adil,” kata wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu.
Ia menilai kondisi seperti itu bisa memperlebar ketimpangan sosial di Bali. Petani yang lahannya masuk LSD tetap hidup sederhana, sementara lahan di sebelahnya berkembang menjadi kawasan pariwisata bernilai miliaran rupiah.
Selain soal kompensasi, Demer juga menyoroti lemahnya ekosistem pertanian di Bali. Ia menilai pemerintah belum serius membangun sistem pertanian terintegrasi mulai dari distribusi pupuk, bantuan alat pertanian, perlindungan hasil panen hingga kepastian pasar produk lokal.
“Kalau memang ingin mempertahankan pertanian, ekosistemnya harus dibangun serius. Jangan hanya melarang alih fungsi lahan,” ujar wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu.
Demer juga menyinggung minimnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Banyak sekolah pertanian di Bali kini berubah menjadi sekolah hospitality karena anak-anak muda menilai sektor pertanian tidak lagi mampu menopang ekonomi keluarga.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm bahwa Bali harus segera mencari formula baru untuk menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus memastikan kesejahteraan petani.
Di sisi lain, Demer menegaskan pertumbuhan ekonomi Bali harus dibangun dengan prinsip pemerataan. Ia mengingatkan pembangunan yang hanya terkonsentrasi di Bali Selatan akan memperlebar kesenjangan sosial dan mengancam keberlangsungan adat serta budaya Bali.
“Kekuatan Bali itu adat dan budayanya. Kalau masyarakat lokal terus terdesak karena pembangunan yang tidak merata, itu yang berbahaya,” katanya. (kbs)