Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (4/11/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Sebanyak 300 aparatur sipil negara (ASN) eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mengikuti Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Bali serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang dipimpin Sugiarto, Kepala Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan Antikorupsi.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan target ambisius untuk memperkuat budaya antikorupsi di seluruh wilayah Bali. Ia meminta Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyiapkan langkah konkret agar Bali bisa menjadi pulau berintegritas dengan target 700 penyuluh antikorupsi pada 2026.
“Punya 700 penyuluh antikorupsi yang bergerak masif tentu butuh panduan teknis dari KPK. Kalau ini digaungkan lewat seni, desa adat, dan komunitas masyarakat secara masif lewat berbagai media, wah, itu keren sekali,” ujar Koster.
Gubernur Koster menekankan pentingnya dukungan KPK dalam memperkuat edukasi budaya antikorupsi di Bali. Ia yakin penyuluhan yang dilakukan secara menyeluruh akan mempercepat pemberantasan korupsi di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Usai acara, Koster dengan nada tegas mengingatkan seluruh ASN agar menjauhi praktik korupsi.
“Kalau ada ASN tertangkap korupsi, ya ditangkap dan diproses hukum. Tidak pandang bulu, tidak boleh ada yang aneh-aneh,” tegasnya.
Sementara itu, Sugiarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa target 700 penyuluh antikorupsi di Bali bisa dicapai melalui dua jalur, yakni pendidikan dan pengalaman. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada satu kabupaten di Bali yang belum memiliki PAKSI.
“Dengan arahan Pak Gubernur dan dukungan Pak Sekda serta Pak Inspektur, target itu pasti bisa terpenuhi. Kami hadir di sini dalam rangka pendidikan, agar PAKSI semakin berdaya,” ujarnya.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak akan efektif tanpa keterlibatan masyarakat.
“Komitmen pejabat di Bali sudah bagus, tapi komitmen ini perlu disalurkan ke masyarakat. Harus ada sinergi dan kolaborasi agar gerakan antikorupsi benar-benar hidup di semua lapisan,” tutupnya. (kbs)