Foto: Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (6/2/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (6/2/2026). Pertemuan tersebut membahas capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 sekaligus penguatan sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi perencanaan pembangunan Bali ke depan.
Dalam audiensi itu, Gubernur Koster menegaskan pentingnya data statistik yang akurat dan mutakhir sebagai pijakan utama dalam menjalankan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
“Data BPS sangat krusial. Ini menjadi rujukan utama dalam merancang program pembangunan agar tepat sasaran dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan krama Bali,” ujar Gubernur Koster.
Kepala BPS Provinsi Bali memaparkan, perekonomian Bali sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen (year-on-year), tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,11 persen. Struktur ekonomi Bali masih ditopang sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.
Dari sisi pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 6,94 juta kunjungan, melampaui capaian sebelum pandemi. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara terus menunjukkan tren positif dengan lebih dari 26,6 juta perjalanan.
Capaian positif juga terlihat pada indikator kesejahteraan sosial. Tingkat kemiskinan Bali pada September 2025 tercatat sebesar 3,42 persen, menjadi yang terendah sejak penghitungan kemiskinan dimulai pada 1996 sekaligus terendah secara nasional. Jumlah penduduk miskin tercatat 160,09 ribu orang dengan garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp2,65 juta per bulan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada November 2025 berada di angka 1,45 persen, terendah di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja formal telah melampaui pekerja informal, dengan proporsi pekerja penuh yang terus meningkat.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 80,53, menempatkan Bali di peringkat kelima nasional. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, BPS Provinsi Bali juga menyampaikan proyeksi kependudukan Bali periode 2020–2050. Jumlah penduduk Bali diperkirakan terus meningkat hingga mencapai puncak sekitar 4,75 juta jiwa pada 2046, sebelum melandai dan berpotensi menurun setelah 2047 seiring perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang bahkan diproyeksikan bernilai negatif pada periode 2045–2050.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menjadikan data BPS sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan.
“Cari dan petakan secara detail rumah tangga miskin yang masih tersisa. Dinas sosial, PMD, dan seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun menuju nol di Bali,” tegasnya.
Gubernur juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk memetakan pengangguran serta menyelenggarakan bursa kerja berskala besar guna mempertemukan lulusan SMK dan perguruan tinggi dengan dunia usaha.
“Pengangguran ini harus kita nolkan. Kita harus serius membuat job fair besar, menghadirkan sebanyak mungkin perusahaan agar anak-anak Bali terserap kerja,” imbuhnya.
Sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Gubernur Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali melalui peluncuran program strategis “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Program ini menjadi bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan memastikan setiap keluarga memiliki minimal satu lulusan perguruan tinggi.
“Ini investasi jangka panjang Bali. Kita ingin setiap keluarga punya sarjana agar kemiskinan bisa diputus dari akarnya,” ujar Koster.
Program yang mulai berjalan Agustus 2025 tersebut menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dengan pembiayaan penuh biaya pendidikan serta bantuan biaya hidup sebesar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan. Program ini bekerja sama dengan 26 hingga 28 perguruan tinggi di Bali.
Menanggapi proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk, Gubernur Koster juga memaparkan kebijakan strategis melalui Program Insentif Nyoman dan Ketut yang akan diberlakukan penuh mulai 2026. Program ini ditujukan bagi anak ketiga (Nyoman/Komang) dan anak keempat (Ketut) sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan struktur demografi Bali.
Insentif yang diberikan meliputi perawatan khusus bagi ibu hamil, bantuan pangan berupa beras, telur, dan susu, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, serta jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu.
“Ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga menjaga identitas budaya Bali. Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini bagian dari strategi pembangunan manusia Bali ke depan,” tegas Gubernur.
Program ini mulai dirintis pada 2025, dengan pemberian insentif penuh direncanakan efektif pada 2026.
Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Provinsi Bali juga meminta dukungan Pemprov Bali untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus ekonomi kelima ini dilaksanakan setiap 10 tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dukungan yang diharapkan mencakup penerbitan surat dukungan gubernur, sosialisasi kepada perangkat daerah dan pelaku usaha, pencanangan sensus ekonomi tingkat provinsi, serta pendataan perdana oleh Gubernur sebagai simbol dimulainya Sensus Ekonomi 2026 di Bali.
Gubernur Koster menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat basis data pembangunan Bali, terutama untuk mendukung transformasi ekonomi, pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sesuai arah pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan BPS dalam menghadirkan data yang kredibel, terukur, dan mutakhir sebagai kompas kebijakan pembangunan Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. (kbs)