Apresiasi Bank BTN Sukseskan Program Sejuta Rumah, Komisi VI DPR RI Dukung Sektor Pembiayaan Perumahan Terus Bertumbuh

Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih mensosialisasikan program pembiayaan umah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Aula Kantor Camat Kubu, Kabupaten Karangasem pada Minggu 16 April 2023.

Karangasem

Komisi VI DPR RI mengakui peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat penting dalam menjalan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat. Peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR, agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut. DPR khususnya kami di Komisi VI akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer dalam sosialisasi dan seminar BUMN “Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan” yang digelar di Aula Kantor Camat Kubu, Kabupaten, Karangasem pada Minggu 16 April 2023.

Menurut Demer yang juga Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini,  sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.

Komisi VI DPR juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi.

“Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah,” ungkap Demer yang sudah empat periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.

DPR juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.

Pasalnya, kata Demer, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia.

“Kemudian perbankan seperti Bank BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah,” harap politisi Golkar asal Desa Tajun, Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali ini.

Dan terakhir, pungkas Demer, DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau. (kbs)