Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat menggelar pertemuan di Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/6/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Sebuah langkah strategis diambil Pemerintah Provinsi Bali dengan menjalin kerja sama teknis bersama Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan pembangunan kereta bawah tanah atau subway di Pulau Dewata. Pertemuan antara Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang berlangsung di Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/6/2025), menjadi titik awal kolaborasi dua daerah dengan latar belakang politik yang sama—sesama kader PDI Perjuangan.
Wagub DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa Gubernur Pramono Anung telah memberikan restu penuh terhadap langkah Bali mengembangkan sistem transportasi modern berbasis rel. DKI Jakarta, yang telah sukses mengoperasikan MRT, menawarkan dukungan teknis lewat pengalaman dan kapabilitas yang dimilikinya.
“Kami sudah punya rekam jejak dalam membangun dan mengelola MRT. Jakarta siap berbagi pengalaman dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga tata kelola keuangan transportasi modern ini,” ujar Rano Karno, yang akrab disapa Bang Doel, saat mendampingi Gubernur Koster.
Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama antardaerah itu baru saja diteken. Namun, Rano menegaskan bahwa proyek kereta bawah tanah bukan pekerjaan instan—dibutuhkan perencanaan jangka panjang, terutama jika jalur yang diambil sepenuhnya berada di bawah tanah, seperti yang diwacanakan di Bali.
“Pembangunan MRT memerlukan proses panjang. Bali memiliki kekhasan budaya dan kearifan lokal yang harus dihormati. Maka jalur bawah tanah menjadi satu-satunya opsi yang realistis, meski biayanya jauh lebih besar,” paparnya.
Saat ini Jakarta tengah membangun MRT Fase II dari Bundaran HI hingga Ancol sepanjang 25 kilometer yang ditargetkan rampung pada 2029. Pengalaman inilah yang akan ditransfer ke Bali, meski Rano mengingatkan bahwa proyek sekelas subway Bali akan lebih kompleks karena kontur wilayah dan pertimbangan budaya.
Soal pendanaan, Rano secara terbuka menyebut bahwa Bali tak bisa berjalan sendiri. Jakarta siap menjembatani, bahkan sempat memberikan sinyal lewat dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) DKI sebesar Rp 4,8 triliun.
“Itu sinyal bahwa Jakarta siap membantu. Tapi tentu tidak cukup. Kita butuh investor tambahan. Minimal untuk tahap awal, kita perlu biaya perencanaan dan desain yang bisa saja didukung lewat APBD Bali,” sarannya.
Di sisi lain, Gubernur Koster menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, pengalaman Jakarta dalam bermitra dengan pihak ketiga untuk MRT bisa menjadi modal penting bagi Bali. Ia berharap mitra-mitra strategis yang dulu membantu MRT Jakarta bisa dilibatkan pula dalam proyek subway Bali.
“Kami sudah berbicara soal pembagian pengalaman, terutama dalam desain. Kita harap perusahaan daerah dan mitra dari Jakarta bisa bekerja sama dengan perusahaan daerah di Bali. Beberapa kerja sama antarprovinsi pun sedang dikaji untuk diwujudkan konkret dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Koster optimistis.
Dengan dukungan teknis dari Jakarta dan komitmen politik yang kuat, proyek subway Bali kini memasuki babak baru. Jika berhasil, ini akan menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem transportasi Bali, sekaligus menandai pergeseran paradigma pembangunan infrastruktur nasional—dari Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris. (kbs)