Foto: Gubernur Bali Wayan Koster paparkan lima program super prioritas mendesak yang wajib dikawal dan diselesaikan dalam waktu dekat.
Badung, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster kembali tancap gas. Dalam rapat koordinasi akbar yang digelar di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (12/3/2025), Gubernur Koster mengumpulkan seluruh bupati, wali kota, hingga anggota DPRD se-Pulau Dewata. Di hadapan para pemangku kepentingan, politikus PDIP ini memaparkan peta jalan pembangunan Bali untuk lima tahun ke depan bersama Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta.
Tak tanggung-tanggung, ada lima program super prioritas mendesak yang dicanangkan Koster, yang wajib dikawal dan diselesaikan dalam waktu dekat. Semuanya, kata dia, demi mewujudkan visi besar “One Island, One Management” – pengelolaan Bali secara terpadu dan terintegrasi.
5 Agenda Super Prioritas Koster
- Penanganan Sampah
- Pengentasan Kemacetan Lalu Lintas
- Penertiban Transportasi dan Usaha Transportasi Pariwisata
- Penataan Usaha Pariwisata
- Pengendalian Perilaku Wisatawan Asing
Perang Melawan Sampah dan Plastik Sekali Pakai
Koster menegaskan, pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi prioritas nomor satu. Tak hanya di lingkungan permukiman, tetapi juga di hotel, restoran, pusat perbelanjaan, hingga tempat wisata. Ia siap memberikan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin usaha, bagi mereka yang bandel.
“Kalau ada hotel atau mal yang tidak ramah lingkungan, saya pastikan akan diumumkan ke publik. Biar wisatawan tahu mana tempat yang layak dikunjungi,” tegas Koster.
Ia merujuk pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, yang membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai. Koster juga menggandeng para perbekel dan bendesa adat untuk menguatkan peraturan adat (perarem) demi menekan penggunaan plastik di tingkat desa.
Sebagai pemicu semangat, desa atau desa adat yang sukses menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber bakal diganjar reward hingga Rp1 miliar. Tak hanya itu, hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan yang berhasil juga bakal mendapat penghargaan khusus dari Pemprov Bali.
Atasi Kemacetan, Bus Trans Metro Dewata Digenjot
Masalah kemacetan, terutama di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), masuk radar Koster. Ia memastikan bus Trans Metro Dewata (TMD) akan kembali beroperasi akhir April 2025. Proyek ini dibiayai dari APBD Bali dan APBD kabupaten/kota se-Sarbagita.
“Persentase pembiayaannya sudah disepakati. APBD Bali 30 persen, sisanya ditanggung daerah. Tapi Tabanan kita bantu, karena PAD mereka kecil,” ujar Koster, menunjukkan kepekaan fiskalnya.
Transportasi Wajib Pelat DK, Sopir Harus KTP Bali
Koster mengumumkan langkah strategis untuk menertibkan usaha transportasi pariwisata. Ia mewajibkan semua kendaraan transportasi umum menggunakan pelat nomor DK dan sopirnya harus ber-KTP Bali. Ini bukan tanpa alasan. Koster melihat warga lokal semakin terdesak, kehilangan banyak ruang di sektor transportasi.
“Kami diserbu pihak luar. Kami harus melindungi rakyat kami sendiri,” kata Gubernur dua periode itu.
Bahkan, operator dan pengemudi layanan transportasi online juga akan diwajibkan punya KTP Bali. Koster tak segan menyiapkan sanksi keras bagi yang melanggar.
Penataan Usaha Pariwisata: Pantai Bukan Milik Pribadi
Koster melarang keras hotel, vila, atau restoran di tepi pantai menguasai akses publik ke pantai, kecuali untuk upacara adat. Penertiban ini, menurutnya, akan memastikan pariwisata Bali tetap berbasis budaya dan bermartabat.
“Kebijakan ini akan ditegakkan mulai tahun ini. Tidak ada kompromi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mewajibkan minimal 90 persen tenaga kerja di sektor pariwisata diisi oleh orang Bali. Ia juga mengecam praktik usaha yang hanya meminjam nama warga lokal demi mendapatkan izin usaha, padahal yang diuntungkan adalah investor asing.
Wisatawan Asing Tak Boleh Semena-mena
Koster turut menyoroti pelanggaran wisatawan asing, mulai dari berdagang tanpa izin hingga membuka usaha secara ilegal. Ia bakal mengerahkan aparat untuk menindak pelanggaran, bahkan sampai ranah pidana.
“Ada yang berdagang, menyewakan motor, ambil lapangan kerja orang Bali hanya pakai visa wisata. Ini tidak boleh dibiarkan!” tegasnya.
Untuk menjalankan program-programnya, Koster akan membentuk 32 tim percepatan, mulai dari tim penanganan sampah plastik, penertiban usaha pariwisata, hingga tim perancang masterplan Nusa Penida.
“Satu minggu ke depan kami rapatkan dan bentuk semua tim. Lima tahun ke depan, Bali tidak bisa jalan di tempat,” ujar Koster penuh semangat.
Koster ingin memastikan Bali tidak hanya menjadi surga wisata, tapi juga rumah yang nyaman bagi warganya. Dengan kebijakan proteksionisme ekonomi lokal yang tegas dan fokus pada pembangunan berkelanjutan, Koster tampaknya ingin mencetak legacy sebagai pemimpin yang berani ambil risiko.
“Ini bukan hanya tentang pariwisata, ini tentang masa depan Bali,” pungkasnya. (kbs)