Foto: Ketua DPW Partai NasDem Bali, I Nengah Senantara, bersama jajaran pengurus dan kader di Kantor DPW NasDem Bali saat menyampaikan sikap NasDem Bali terkait isu fusi dan dugaan pengambilalihan Partai NasDem di Kantor DPW NasDem Bali, Renon, Denpasar, Selasa (14/4/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Nengah Senantara, menegaskan bahwa isu penggabungan atau pengambilalihan partai yang beredar luas adalah tidak benar alias hoaks. Ia menyebut, informasi tersebut telah membangun framing yang menyesatkan dan merugikan citra partai.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor DPW Partai NasDem Bali, Renon, Denpasar, Selasa (14/4/2026), menanggapi pemberitaan yang beredar, termasuk dari Tempo.
Menurut Senantara, narasi yang berkembang tidak hanya menyebut soal fusi atau penggabungan partai, tetapi juga mengarah pada tudingan bahwa NasDem akan “diperjualbelikan” atau diambil alih oleh pihak lain.
“Kalau dibaca, framing-nya seolah-olah Partai NasDem ini akan diperjualbelikan. Bahkan ada isu akan diambil alih pihak lain. Semua itu tidak benar,” tegasnya.
Sebagai respons, DPP Partai NasDem disebut telah mengambil langkah tegas dengan mendatangi kantor Tempo untuk meminta klarifikasi sekaligus pertanggungjawaban atas pemberitaan tersebut.
“Per hari ini, surat dari DPP sudah disampaikan. Kami minta klarifikasi dan tanggung jawab. Ini bukan soal materi, tapi soal kebenaran informasi,” ujarnya.
Senantara menegaskan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari konsolidasi internal partai. Ia memastikan seluruh kader, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, tetap solid dan satu sikap dalam menyikapi isu tersebut.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya peran media massa dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mendidik publik.
“Kami mengajak seluruh media massa untuk menjaga etika, tanggung jawab, dan demokrasi. Jangan sampai berita yang tidak benar justru memicu kegaduhan dan menghambat pembangunan,” tegasnya.
Ia menilai, jika media mampu menjalankan fungsi secara profesional dan berimbang, maka cita-cita besar bangsa untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan akan lebih mudah terwujud.
“Ini tugas bersama. Media punya peran strategis untuk mengedukasi masyarakat. Kalau etika dan tanggung jawab dijaga, maka demokrasi kita akan sehat,” pungkasnya. (kbs)