Foto: Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali Jumat (14/8/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bali sekaligus menjaga keberlanjutan kebudayaan lokal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah program, mulai dari Satu Keluarga Satu Sarjana hingga pemberian insentif bagi keluarga yang memiliki anak ketiga dan seterusnya, khususnya untuk menjaga keberadaan nama Nyoman dan Ketut sebagai bagian dari kearifan lokal Bali.
Hal itu disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, yang digelar bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Jumat (14/8/2026).
Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali tahun ini mengusung tema “Suci Lascarya, Nusa Wijaya”, yang bermakna tulus ikhlas untuk kejayaan Bali.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Bali, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam pidatonya, Koster menjelaskan bahwa program Satu Keluarga Satu Sarjana telah mulai dilaksanakan sejak 2025 bagi keluarga kurang mampu. Program tersebut dijalankan secara gotong royong melalui kerja sama dengan 28 perguruan tinggi, terdiri atas delapan perguruan tinggi negeri dan 20 perguruan tinggi swasta.
Menurut Koster, program tersebut dirancang agar setiap keluarga kurang mampu di Bali setidaknya memiliki satu anggota keluarga yang menyandang gelar sarjana.
“Ini sangat bermanfaat bagi keluarga yang tidak mampu agar keluarga tidak mampu ini memiliki paling tidak satu sarjana,” ujar Koster.
Program tersebut kemudian dikembangkan pada 2026. Jika dalam satu keluarga sudah terdapat seorang sarjana tetapi kondisi ekonominya masih tergolong kurang mampu dan kuota masih tersedia, pemerintah akan memberikan kesempatan untuk memperoleh tambahan satu sarjana.
Koster menyebut program serupa juga mulai dikembangkan bersama pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, misalnya, telah menjalankan program pendidikan dengan semangat yang sama.
“Program ini adalah untuk mewujudkan SDM Bali unggul,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Koster juga menyiapkan kebijakan yang menyasar keberlanjutan budaya dan demografi Bali. Mulai 2026, Pemprov Bali akan melaksanakan program pemberian insentif bagi keluarga yang memiliki anak ketiga dan seterusnya sebagai salah satu upaya mempertahankan keberadaan Nyoman dan Ketut yang merupakan bagian dari kearifan lokal Bali.
Koster mengatakan kebijakan tersebut masih menunggu Peraturan Gubernur Bali. Namun, ia memastikan pemerintah tetap mencari jalan agar proses regulasi tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan program.
“Mulai tahun 2026 ini juga dilaksanakan program pemberian insentif Nyoman dan Ketut agar Nyoman dan Ketut sebagai kearifan lokal Bali tidak punah,” katanya.
Ia menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap keluarga penerima insentif tidak hanya diberikan saat kelahiran anak. Pendampingan akan dilakukan sejak masa kehamilan, kelahiran, hingga anak tumbuh dan berkembang.
“Mulai dari ibu hamil untuk anak ketiga, keempat, melahirkan, terus ngebesarin anak, terus segala macam, tumbuh, kita urusin dengan berbagai program. Ada di kesehatan, ada di pendidikan, ada di sosial,” ujar Koster.
Bagi Koster, pembangunan Bali tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Penguatan kualitas manusia serta perlindungan kebudayaan menjadi bagian penting untuk memastikan Bali tetap memiliki jati diri sekaligus mampu menghadapi tantangan masa depan.
Melalui kombinasi program pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebijakan perlindungan kearifan lokal tersebut, Pemprov Bali berupaya membangun generasi Bali yang unggul tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi identitas Pulau Dewata. (kbs)