Foto: Ilustrasi pemanfaatan lahan idle Danantara oleh Perumnas.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendorong Perum Perumnas untuk segera melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara guna mempercepat pengembangan program perumahan nasional melalui pemanfaatan aset negara yang belum produktif.
Dorongan tersebut disampaikan Demer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Perum Perumnas yang membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025, rencana kerja dan roadmap perusahaan tahun 2026, serta sejumlah agenda strategis lainnya pada 1 Juli 2026.
Dalam rapat tersebut, Demer menegaskan bahwa peran Perumnas sangat strategis karena berkaitan langsung dengan amanat konstitusi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan hunian yang layak.
“Pertama, tentu menyambung dari yang disampaikan pimpinan, Pak Eko beserta Sekjen tadi bahwa ini sangat strategis. Karena bunyi Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat (1) jelas menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, Perumnas memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjalankan amanat tersebut,” ujar Demer.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu menilai hadirnya Danantara membuka peluang baru bagi Perumnas untuk mempercepat realisasi program pembangunan perumahan. Menurutnya, Danantara kini memiliki sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi, baik dari sisi keuangan maupun konsolidasi berbagai program strategis.
“Saya melihat sekarang dengan adanya Danantara, manajemennya sudah mulai lebih baik dan bisa mengonsolidasikan banyak hal. Baik konsolidasi keuangan maupun konsolidasi program-program,” katanya.
Demer kemudian menyoroti kebutuhan Perumnas terhadap dukungan lahan negara. Ia mempertanyakan apakah perusahaan pelat merah tersebut telah menjalin komunikasi dengan Danantara terkait pemanfaatan aset-aset yang masih menganggur.
“Nah, yang Ibu sampaikan tadi mengenai dukungan strategis yang dibutuhkan Perumnas adalah dukungan lahan negara. Saya ingin bertanya, apakah sudah pernah melakukan konsolidasi atau konsultasi dengan Danantara? Karena sekarang Danantara memiliki banyak lahan yang idle dan informasinya ada rencana sebagian aset tersebut bisa dilepas sesuai ketentuan yang sedang disiapkan pemerintah,” ungkap wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu.
Menurut Demer, apabila lahan-lahan yang tidak produktif tersebut dapat dialokasikan untuk kepentingan strategis seperti pembangunan perumahan oleh Perumnas, maka perusahaan akan memiliki ruang gerak yang jauh lebih besar dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
“Kalau lahan-lahan itu dapat dilepas untuk kepentingan yang strategis, Perumnas tentu akan semakin mudah bergerak dan mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat,” tegas wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu.
Demer berharap Perumnas segera membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Danantara agar potensi kolaborasi tersebut dapat segera diwujudkan. Sinergi kedua lembaga diyakini mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset negara sekaligus mempercepat penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. (kbs)

