Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menemui 3 menteri yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (21/4/2026) di Jakarta.
Jakarta, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Bali. Pada Selasa (21/4/2026) di Jakarta, Koster melakukan serangkaian audiensi strategis dengan tiga kementerian kunci guna memastikan realisasi program prioritas bagi Pulau Dewata.
Tiga kementerian yang disambangi yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pertemuan ini menjadi langkah konkret menyelaraskan implementasi hasil kesepakatan yang telah diteken pada 8 April 2026 bersama Komisi V DPR RI.
Dalam keterangannya, Koster mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memberikan sinyal kuat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diusulkan Pemprov Bali. Dukungan tersebut datang dari Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.
Tahap awal percepatan pembangunan akan dimulai pada 2026 hingga 2027, diawali dengan proses perencanaan dan studi teknis sebelum masuk ke tahap konstruksi. Sejumlah proyek strategis telah masuk dalam daftar prioritas, di antaranya pembangunan underpass Jimbaran di Badung, gedung parkir di kawasan Pura Ulun Danu Batur, jembatan penghubung Nusa Ceningan–Nusa Lembongan, hingga pembangunan shortcut titik 11 dan 12 ruas Singaraja–Mengwi. Selain itu, proyek lanjutan Embung Unda di Klungkung juga dipastikan berlanjut.
Tak hanya itu, sektor sumber daya air turut mendapat perhatian. Pemerintah pusat akan membangun jaringan air minum dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk melayani masyarakat di Kecamatan Kubu, Karangasem, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem subak.
Di sektor transportasi, terobosan signifikan juga disiapkan. Kementerian Perhubungan merancang layanan taksi laut yang menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai dengan kawasan Nusa Dua hingga Canggu. Selain itu, sejumlah pelabuhan akan dikembangkan, seperti Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Padangbai, serta pembangunan pelabuhan baru di Amed dan Gunaksa, Klungkung.
Koster juga menegaskan adanya kebijakan strategis pemisahan jalur transportasi logistik dan penumpang. Kendaraan logistik dari Ketapang akan diarahkan langsung menuju pelabuhan di Bali Utara dan Timur seperti Celukan Bawang, Amed, dan Gunaksa, sementara jalur Gilimanuk–Mengwi difokuskan untuk kendaraan penumpang. Skema ini diharapkan mampu mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan perjalanan.
Lebih jauh, pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berorientasi pada kelancaran mobilitas, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah Bali. Proyek-proyek lanjutan akan terus bergulir hingga 2028–2030, mencakup penguatan konektivitas antar kabupaten serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Bali utara, selatan, timur, barat, dan tengah.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi langkah strategis untuk mengatasi kemacetan sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang lebih merata di seluruh Bali,” tegas Koster. (kbs)