Foto : Bupati Klungkung I Made Satria meninjau langsung lokasi rencana pembangunan infrastruktur 2026, pemerintah daerah berupaya memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai agenda utama pada tahun anggaran 2026. Langkah ini ditempuh sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih merata, modern, dan berkualitas, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Sebagai bagian dari strategi pembiayaan, pemerintah daerah resmi mengakses pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp229,9 miliar yang telah dicantumkan dalam struktur APBD 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk 18 program prioritas, terutama di sektor infrastruktur dasar, kesehatan, serta penguatan destinasi pariwisata.
Persetujuan pinjaman ini telah dikukuhkan melalui Keputusan DPRD Klungkung Nomor 24 Tahun 2025, bersamaan dengan penetapan Ranperda APBD 2026 dalam rapat paripurna. Kesepakatan eksekutif-legislatif ini menandai komitmen bersama mempercepat pembangunan meskipun kapasitas fiskal daerah mengalami penurunan.
Pemerintah menjelaskan, pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) memberi tekanan signifikan terhadap postur APBD. Kondisi ini membuat pola pembiayaan alternatif menjadi kebutuhan, bukan pilihan.
“Pinjaman PT SMI adalah langkah strategis agar pembangunan tidak terhambat hanya karena defisit anggaran. Infrastruktur harus terus berjalan karena menyangkut pelayanan publik dan masa depan daerah,” disampaikan pemerintah daerah dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).
Selain melalui skema pembiayaan PT SMI, sejumlah proyek fisik 2026 juga akan didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah pusat dan provinsi.
Pemerintah berharap masyarakat tetap memberikan dukungan dan memahami bahwa pembangunan yang dilakukan adalah proses bertahap, berkelanjutan, dan dirancang memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup.
Dengan percepatan pembangunan yang terukur, Klungkung diarahkan bukan hanya mengejar ketertinggalan, tetapi masuk dalam peta daerah dengan tata kelola pembangunan yang progresif dan visioner. (kbs)