Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster saat mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Gubernur Bali pada Rabu (8/4/2026).
Jakarta, KabarBaliSatu
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Gubernur Bali pada Rabu (8/4/2026) menegaskan satu hal: Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan tulang punggung pariwisata nasional yang tak boleh dibiarkan berjalan tanpa dukungan infrastruktur memadai.
Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan capaian impresif sektor pariwisata. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara menembus 7,05 juta orang—tertinggi dalam sejarah. Jika digabung dengan wisatawan domestik, total pergerakan wisata mencapai sekitar 16,3 juta orang.
Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun. Angka fantastis ini menyumbang lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, kontribusinya sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus dipercepat agar kualitas Bali tidak menurun,” tegas Koster.
Namun di balik capaian tersebut, Koster mengungkap sederet persoalan krusial yang mendesak ditangani. Mulai dari abrasi pantai, kemacetan kronis, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.
Sejumlah proyek strategis pun diajukan untuk dipercepat, seperti pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalur wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, serta pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.
Salah satu sorotan utama adalah lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya yang kerap memicu kemacetan parah di titik penyeberangan. Koster mengusulkan pembukaan jalur alternatif.
“Kami ingin ada penyeberangan langsung dari Ketapang ke Bali utara atau timur, agar beban tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan Bali adalah aset nasional yang tidak boleh diabaikan. Ia mengingatkan besarnya kontribusi ekonomi Bali harus diimbangi dengan perhatian serius dari pemerintah.
“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika tidak dikelola dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis,” kata Lasarus.
Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menjaga daya saing Bali relatif kecil dibanding kontribusi yang dihasilkan. Ia mencontohkan, pengamanan pantai hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun.
“Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena kelalaian,” tegasnya.
Selain infrastruktur darat dan laut, Lasarus juga menyoroti persoalan akses penerbangan domestik yang dinilai masih menjadi hambatan.
“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Tiket pesawat susah didapat, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya jelas: memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. (kbs)