Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made saat menerima audiensi penguatan implementasi kartu kesejahteraan untuk uji coba digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif. Kegiatan berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali dalam audiensi penguatan implementasi kartu kesejahteraan untuk uji coba digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif. Kegiatan berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3/2026).
Dalam forum tersebut, Dewa Made Indra menegaskan bahwa Bali resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial secara terintegrasi di tingkat provinsi.
“Bali menjadi satu-satunya provinsi yang menjalankan program ini secara menyeluruh di level provinsi. Ini menunjukkan kesiapan Bali dalam mendukung transformasi digital, khususnya untuk memastikan bantuan sosial lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Penetapan Bali sebagai pilot project merupakan tindak lanjut arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali pada 26 Februari lalu.
Menurutnya, percepatan implementasi digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Sistem digital diharapkan mampu memperbaiki proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan sehingga lebih transparan, akurat, dan akuntabel.
“Dengan sistem digital, prosesnya akan lebih terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun kami juga memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal, termasuk dengan pendekatan jemput bola bagi yang belum memiliki akses digital,” tegasnya.
Audiensi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo. Para narasumber memaparkan strategi kebijakan dan dukungan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan transformasi digital bantuan sosial dan kartu usaha produktif.
Kegiatan dilanjutkan dengan rapat teknis koordinasi untuk membahas langkah implementasi di tingkat daerah, lengkap dengan diskusi dan sesi tanya jawab guna memastikan kesiapan pelaksanaan program di Bali.
Dewa Made Indra berharap, kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikan Bali sebagai model nasional dalam digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif.
“Jika ini berjalan optimal, Bali bukan hanya menjadi pelaksana, tetapi juga contoh praktik baik bagi daerah lain,” pungkasnya. (kbs)