Foto: Anggota Komisi I DPRD Bali, I Made Supartha, yang juga merupakan mantan Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali saat menerima penelitian mahasiswa Universitas Udayana (Unud) dan Undiknas.
Denpasar, KabarBaliSatu
Menjaga masa depan Bali tidak cukup hanya dengan menghadirkan regulasi dan kebijakan pembangunan. Diperlukan pemahaman, pengawasan, serta keterlibatan generasi muda agar setiap perubahan yang terjadi di Pulau Dewata tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan karakter budaya Bali.
Semangat tersebut tercermin dalam pertemuan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus mantan Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP), Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., bersama mahasiswa Universitas Udayana (Unud) dan Undiknas yang tengah melakukan penelitian mengenai tata ruang, aset, dan perizinan di Bali, Selasa (17/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Made Supartha membagikan pengalaman dan berbagai temuan selama Pansus TRAP menjalankan fungsi pengawasan. Hasil kerja pansus itu dinilai memiliki nilai pembelajaran penting bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung kompleksitas persoalan pembangunan di Bali.
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian informasi mengenai regulasi, tetapi juga kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat bagaimana kebijakan tata ruang, pengelolaan aset, dan pengawasan perizinan menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya.
Menurut Made Supartha, persoalan tata ruang tidak cukup dipahami melalui teori akademis maupun membaca peraturan perundang-undangan. Mahasiswa perlu mengetahui bagaimana aturan diterapkan di lapangan, bagaimana persoalan perizinan muncul, serta bagaimana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
Politisi asal Tabanan itu menjelaskan, Bali memiliki sejumlah regulasi strategis yang mengatur penataan kawasan pariwisata, perlindungan lingkungan, pengelolaan aset, hingga pengendalian pembangunan. Seluruh ketentuan tersebut harus dipahami secara komprehensif agar pembangunan tidak menyimpang dari aturan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Ilmu tata ruang, aset, dan perizinan ini penting untuk dipahami. Termasuk berbagai peraturan strategis terkait pariwisata dan undang-undang yang menjadi landasan untuk menjaga Bali. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan Pansus TRAP ini saya bagikan kepada adik-adik mahasiswa agar bisa dipelajari dan dipahami lebih mendalam,” ungkapnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali tersebut juga mengapresiasi keterlibatan kalangan akademisi dalam mengkaji berbagai persoalan pembangunan di Pulau Dewata.
Baginya, kolaborasi antara lembaga legislatif dan perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus menghadirkan perspektif ilmiah dalam merumuskan kebijakan daerah. Dunia akademis memiliki ruang untuk mengkaji persoalan secara lebih mendalam, objektif, dan memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian.
Ia berharap penelitian yang dilakukan mahasiswa Unud dan Undiknas tidak sekadar menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban akademis. Lebih jauh, hasil kajian tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat dimanfaatkan pemerintah maupun masyarakat.
“Harapan saya, ilmu yang didapatkan dari pengalaman Pansus TRAP ini bisa menjadi bekal bagi mahasiswa. Mereka harus memahami bagaimana tata ruang, aset, dan perizinan dikelola dengan baik agar pembangunan Bali tetap berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Made Supartha menambahkan, semakin banyak kalangan akademisi yang mendalami hasil kerja Pansus TRAP, semakin terbuka pula ruang bagi masyarakat untuk memahami pentingnya pengawasan tata ruang, perlindungan aset daerah, dan penegakan aturan perizinan.
Menurutnya, pengalaman kelembagaan DPRD tidak semestinya berhenti sebagai dokumen atau catatan perjalanan politik. Berbagai pengetahuan dan temuan yang dihasilkan harus diwariskan, dipelajari, serta dikembangkan melalui pendekatan ilmiah oleh generasi muda.
Dengan demikian, hasil kerja Pansus TRAP tidak hanya meninggalkan jejak dalam pengawasan pembangunan Bali, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas kebijakan dan kesadaran publik.
Pada akhirnya, menjaga Bali merupakan tanggung jawab bersama lintas generasi. Regulasi dapat menjadi pedoman, pengawasan menjadi pengendali, sementara pengetahuan dan kepedulian generasi muda menjadi modal penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Pulau Dewata. (kbs)

