Foto: I Nyoman Parta, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali.
Jakarta, KabarBaliSatu
Komisi III DPR RI resmi merampungkan pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Regulasi progresif ini dijadwalkan untuk disahkan secara resmi menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.
Langkah legislatif ini menandai babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku kejahatan ekonomi berskala besar.
Dalam keterangan resminya, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali, I Nyoman Parta, membeberkan sejumlah terobosan penting yang diatur di dalam undang-undang tersebut.
1. Mekanisme Perampasan Ganda
Perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana pengadilan, maupun tanpa putusan pidana melalui mekanisme perdata khusus (civil forfeiture) dalam kondisi tertentu.
2. Cakupan Tindak Pidana yang Luas
Tidak hanya menyasar koruptor, perampasan aset juga berlaku bagi pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang berdampak luas pada masyarakat.
“Contoh yang terakhir ini adalah seringnya masyarakat menjadi korban dari investasi bodong. Pelakunya susah disentuh dan harta korbannya tidak bisa dipulihkan,” ujar Parta.
3. Ancaman Pidana Mati bagi Koruptor
Undang-undang ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tertentu dapat dijatuhi hukuman pidana mati.
4. Jenis Aset yang Dapat Dirampas
Aset yang dapat disita meliputi harta hasil kejahatan, sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang temuan yang bersumber dari tindak pidana, hingga aset sah lain milik pelaku untuk menutupi kerugian negara.
5. Perampasan Tanpa Proses Peradilan Biasa
Aset tetap dapat dirampas meskipun tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia, mengalami sakit permanen, atau melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui.
6. Pembentukan Badan Pengelola Aset
Untuk mengatasi persoalan penyusutan nilai barang sitaan dan kesulitan perawatan selama proses hukum, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Aset.
“Lembaga ini bertugas mengamankan, memelihara, menilai, menjual, hingga memanfaatkan aset sitaan untuk pengoptimalan pengembalian kerugian negara,” tambah Parta.
Atas rampungnya tahap krusial ini, Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan pegiat antikorupsi yang terus mengawal proses legislasi ini.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas semua pihak yang berkontribusi dalam terwujudnya undang-undang ini, yang telah memberikan kritik, tuntutan, serta dorongan agar undang-undang ini dapat ditetapkan,” pungkas politisi senior PDI Perjuangan asal Gianyar itu. (kbs)

